Datangi Tipikor, massa 'Berani Jujur' dukung Lulung ungkap kasus UPS

Lulung sendiri hari ini dihadirkan sebagai saksi kasus korupsi UPS atas terdakwa Alex Usman.

2016-01-28 12:41:19

Korupsi Pengadaan UPS

Puluhan massa yang tergabung dalam Pemuda Panca Marga dan Gerak Betawi menyatakan dukungannya kepada anggota DPRD DKI Abraham Lunggana dalam persidangan di Pengadilan Tipikor. Pria yang biasa disapa Haji Lulung tersebut dihadirkan menjadi saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (UPS) di APBD Perubahan 2015 atas terdakwa Alex Usman.

Puluhan massa yang terdiri dari anak baru gede tersebut mengenakan pakaian seragam yakni polo shirt bertuliskan 'Berani Jujur'. Mereka meminta politikus PPP tersebut membongkar kasus dugaan korupsi yang merugikan negara hingga Rp 81 miliar tersebut.

"Ini adalah ungkapan hati saya selama ini. Teman-teman tau lah selama ini ada penggiringan opini terhadap publik seolah-olah saya sudah bersalah terlebih dahulu. Oleh karenanya hari ini adalah jawaban, berani jujur," kata Haji Lulung saat menghadiri Pengadilan Tipikor, Kamis (28/1).

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini meminta pengadilan membuka secara benderang kasus dugaan korupsi tersebut. Ia juga meminta majelis hakim tidak terlibat konspirasi dengan kekuasaan.

"Hakim harus berani jujur, tidak ada lagi konspirasi kekuasaan di sini dan saya yakin hakim punya kepastian untuk menjadikan seorang tersangka," tandasnya.

Seperti diketahui, dalam kasus mark up pengadaan alat UPS ini, Bareskrim Mabes Polri telah menetapkan empat tersangka, dari jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terdapat nama bekas Kasudin Dikmen Jakarta Barat, Alex Usman dan Bekas Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Jakarta Pusat Zaenal Soleman.

Selain dua orang itu, Bareskrim juga sudah menetapkan dua tersangka lain yakni; anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Fahmi Zulfikar (Hanura) dan M Firmansyah (Demokrat).

Dari kabar yang beredar dalam kasus dugaan korupsi APBD DKI Jakarta ini, Bareskrim bakal menetapkan tersangka lain. Diduga kuat, mereka yang akan dijerat adalah dari pihak legislatif, eksekutif atau pun swasta yang mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 81 miliar.

(mdk/gil)