Dalami audit Sumber Waras, DPR akan panggil mantan pimpinan KPK

Saat BPK menyerahkan dokumen hasil audit diterima oleh pimpinan KPK yang lalu yaitu Taufiequrachman Ruki.

2016-04-19 17:17:57

Kasus Sumber Waras

Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR melakukan kunjungan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (19/4). Mereka menggelar rapat tertutup mempertanyakan hasil audit yang telah dilakukan BPK selama lima tahun terakhir, termasuk soal audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Komisi III mendatangi BPK pada pukul 13.00 WIB dan selesai pukul 16.00 WIB. Usai pertemuan, Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond J Mahesa langsung mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil mantan Plt ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu Taufiequrachman Ruki.

"Kami masih memperdalam dari audit ini untuk mengkonfirmasi data-data yang telah dipaparkan ke kami untuk dilaporkan fakta sebenar-benarnya. Ke depan akan melakukan langkah-langkah, memanggil mantan pimpinan KPK yang lalu," ujarnya usai rapat konsultasi di BPK, Jakarta, Selasa (19/4).

Pemanggilan mantan Plt Ketua KPK bukan tanpa alasan. Saat BPK menyerahkan laporan hasil audit pembelian lahan RS Sumber Waras, lembaga antirasuah masih dipimpin Taufiequrachman Ruki.

"Kenapa kami panggil? Karena pada saat BPK menyerahkan dokumen hasil audit diterima oleh pimpinan KPK yang lalu yaitu Pak Taufiequrachman Ruki," jelas dia.

BPK sebelumnya menemukan enam penyimpangan yang terjadi dalam proses pembelian lahan RS Sumber Waras. Enam penyimpangan itu adalah penyimpangan dalam proses perencanaan, dalam penganggaran, penyusunan tim pembelian tanah, penetapan lokasi, pembentukan harga, dan dalam proses penyerahan hasil pengadaan tanah.

(mdk/noe)