Audit BPK soal Sumber Waras murni permintaan KPK

Merdeka.com - Panitia Kerja (Panja) Penegakan Hukum Komisi III DPR menggelar rapat konsultasi tertutup bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Selasa (19/4). Kedatangannya anggota Komisi III DPR membahas kinerja BPK lima tahun terakhir, termasuk audit pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

Ketua Panja Penegakan Hukum Komisi III DPR Desmond J Mahesa menyebut hasil audit pembelian lahan Sumber Waras yang dilakukan BPK murni permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami juga di sini menjelaskan apa yang dilakukan BPK ini adalah berdasarkan permintaan dari KPK. Jadi audit yang hari ini membuat seolah-olah BPK tidak profesional itu bukan inisiatif dari BPK," ujar Desmond usai rapat konsultasi di gedung BPK, Jakarta, Selasa (19/4).

Desmond mengaku diperlihatkan langsung surat permintaan audit dari KPK untuk BPK. "Suratnya ditunjukkan ke kami atas permintaan KPK untuk dilakukan audit yang dilakukan oleh persoalan-persoalan RS Sumber Waras dengan tanah tersebut," jelas dia.

Sebelumnya, BPK menyebut adanya perbedaan harga lahan yang mengindikasikan kerugian negara Rp 191 miliar akibat pembelian lahan RS Sumber Waras.