China Bungkam, Indonesia Berperan Aktif dalam Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang Diinisiasi Trump
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza yang diinisiasi Donald Trump telah resmi, namun China memilih bungkam. Sementara itu, Indonesia menunjukkan komitmen kuat untuk perdamaian.
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza secara resmi diumumkan pada 22 Januari 2026 di Davos, Swiss, menjadi sorotan dunia. Inisiatif ini digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menangani krisis di Jalur Gaza. Sebanyak 20 negara telah menandatangani piagam pembentukan dewan tersebut, menunjukkan komitmen global terhadap stabilitas kawasan.
Namun, respons berbeda datang dari China, yang enggan memberikan komentar lebih lanjut mengenai dewan perdamaian ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan tidak ada tambahan informasi yang bisa diberikan. Sikap ini menimbulkan pertanyaan mengenai dukungan Beijing terhadap upaya perdamaian di Gaza.
Di sisi lain, Indonesia menegaskan perannya yang signifikan dalam upaya perdamaian global melalui keikutsertaannya. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyebut keanggotaan ini sebagai pengakuan atas diplomasi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto juga melihat ini sebagai kesempatan bersejarah untuk mencapai perdamaian.
Sikap China dan Dukungan Global untuk Dewan Perdamaian Gaza
Pemerintah China memilih untuk tidak mengomentari pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan pihaknya telah menjawab pertanyaan sebelumnya. Ia menyatakan tidak ada lagi yang perlu ditambahkan terkait dewan tersebut dalam konferensi pers di Beijing. Sikap ini kontras dengan antusiasme negara-negara lain yang terlibat.
Dewan Perdamaian Gaza resmi terbentuk melalui penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian untuk Gaza. Acara penting ini berlangsung di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026. Sebanyak 20 negara telah menandatangani piagam tersebut. Negara-negara ini meliputi Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Armenia, Bahrain, Azerbaijan, Bulgaria, Hongaria, Indonesia, Kazakhstan, Kosovo, Mongolia, Pakistan, Paraguay, Maroko, Qatar, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Yordania.
Presiden AS Donald Trump, sebagai inisiator, menyatakan dewan ini akan bekerja sama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuannya adalah menangani krisis global yang melampaui Jalur Gaza. Trump menekankan komitmen untuk memastikan Gaza didemiliterisasi, dikelola dengan baik, dan dibangun kembali dengan indah. Ia juga menambahkan bahwa mandat dewan dapat diperluas seiring keberhasilan di Gaza.
Peran Strategis Indonesia dalam Misi Perdamaian Gaza
Indonesia menunjukkan komitmen kuatnya dalam upaya perdamaian di Jalur Gaza dengan bergabung dalam dewan ini. Menteri Luar Negeri Indonesia, Sugiono, menyampaikan bahwa keikutsertaan Indonesia merupakan bukti pengakuan dunia. Hal ini menunjukkan pengakuan terhadap diplomasi Indonesia serta pandangan negara terhadap perdamaian dunia. Secara khusus, ini juga menegaskan posisi Indonesia terhadap perdamaian di kawasan tersebut.
Bergabungnya Indonesia ke Dewan Perdamaian Gaza adalah langkah konkret yang selaras dengan perjuangan panjang Indonesia. Negara ini secara konsisten mendukung bangsa Palestina demi mewujudkan kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan. Ini juga merupakan upaya nyata untuk berkontribusi pada solusi konflik yang berkepanjangan. Kehadiran Indonesia diharapkan dapat membawa perspektif penting dalam diskusi.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Dewan Perdamaian Gaza adalah kesempatan bersejarah. Ia melihat ini sebagai peluang untuk mencapai perdamaian yang langgeng di Gaza. Indonesia memiliki komitmen besar untuk berperan aktif dalam mewujudkan tujuan mulia ini. Semua upaya ini demi kebaikan rakyat Palestina yang telah lama menderita.
Struktur dan Mekanisme Kerja Dewan Perdamaian Gaza
Pembentukan dewan ini merupakan tindak lanjut dari persetujuan Dewan Keamanan PBB pada November 2025. Resolusi 2803, yang diusulkan AS, mendukung rencana komprehensif Trump untuk penyelesaian konflik Gaza. Rencana AS mencakup pemerintahan internasional sementara di wilayah tersebut. Selain itu, ada mandat militer bagi pasukan stabilisasi internasional yang akan dikerahkan dengan koordinasi Israel dan Mesir.
Dewan Perdamaian Gaza memiliki struktur kepemimpinan yang komprehensif. Dewan Eksekutif/Dewan Pengarah terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah Jared Kushner, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Anggota lainnya termasuk miliarder AS Marc Rowan, Presiden Bank Dunia Ajay Banga, dan penasihat keamanan nasional AS Robert Gabriel.
Selain itu, dibentuk juga Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG). Komite ini dipimpin oleh teknokrat kelahiran Gaza, Ali Sha'ath. NCAG bertugas mengawasi pemulihan layanan publik, pembangunan kembali institusi sipil, dan stabilisasi kehidupan sehari-hari di Gaza. Ini menunjukkan fokus pada aspek praktis dan kemanusiaan.
Nickolay Mladenov, diplomat dan mantan Menteri Pertahanan Bulgaria, menjabat sebagai Direktur Jenderal Dewan Perdamaian Gaza. Ia akan menjadi penghubung antara Dewan Perdamaian dan NCAG. Tugasnya meliputi pengawasan seluruh aspek tata kelola, rekonstruksi, dan pembangunan Gaza. Sementara itu, Mayor Jenderal Jasper Jeffers dari Angkatan Darat AS ditunjuk sebagai Komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). Ia akan memimpin operasi keamanan, demiliterisasi Gaza, serta penyaluran bantuan kemanusiaan dan material rekonstruksi secara aman.
Sumber: AntaraNews