Bupati ditangkap KPK, layanan publik di Klaten tetap berjalan normal
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jaka Sawaldi mengatakan, layanan bagi masyarakat seperti kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan atau pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan seperti biasa.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Bupati Sri Hartini pada Jumat (30/1) lalu. Meski demikian, pelayanan publik di Klaten dinilai tak terganggu dengan OTT tersebut.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Klaten, Jaka Sawaldi mengatakan, layanan bagi masyarakat seperti kependudukan, perizinan, kesehatan, pendidikan atau pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan seperti biasa.
"Tidak ada layanan publik yang terganggu, pasca OTT Jumat lalu. Semua layanan masih berjalan seperti biasa, di puskesmas, sekolah, dan perijinan semua berjalan seperti biasa," ujar Jaka, Rabu (4/1).
Drg Sayekti, seorang tenaga medis fungsional kesehatan menyampaikan, pelayanan kesehatan di Puskesmas Klaten Utara berjalan seperti biasa. Kualitas layanan medis tidak terganggu bahkan program layanan kesehatan santun lansia yang sudah setahun berjalan sangat dirasakan manfaatnya dan diminati masyarakat.
"Tahun 2016 kemarin, Puskesmas Klaten Utara masuk akreditasi untuk menjaga kualitas layanan dengan tiga aspek penilaian. Yaitu administrasi dan manajemen, upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat seperti posyandu maupun pertemuan kader," terangnya.
Kondisi normal juga terpantau saat hari pertama masuk anak sekolah. Suranto, guru SD IT Hidayah Klaten mengatakan, para siswa di sekolahnya pulang lebih awal. Siswa kelas 1 sampai 2 pulang pukul 10.45 WIB dan kelas 3 sampai 6 pulang jam 11.00 WIB.
"Belajar mengajar memang baru dimulai pada hari kedua. Hari pertama hanya pengumuman dan memberi motivasi kepada siswa setelah libur panjang akhir tahun," jelasnya.
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Klaten Bambang Eko Susilo menambahkan pihaknya juga tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Di antaranya dengan memperbaiki kerusakan jalan di benerapa titik, seperti sepanjang Jalan Merbabu, Jalan Merapi hingga Jalan Mayor Kusmanto.
Baca juga:
Gara-gara bupati dicokok KPK, 13 ribu PNS di Klaten gajinya tertunda
PDIP: Rotasi dan promosi jabatan jadi 'ATM berjalan' kepala daerah
Bupati ditangkap KPK, struktur Pemkab Klaten bakal direview ulang
Cegah dagang jabatan, MenPAN RB minta assessment digelar terbuka