Cegah dagang jabatan, MenPAN RB minta assessment digelar terbuka

Merdeka.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Asman Abnur memerintahkan seluruh pemerintah daerah untuk melakukan assessment secara terbuka guna menghindari praktik dagang jabatan. Hal itu agar tidak terjadi praktik suap seperti di Kabupaten Klaten.

Asman juga menambahkan, peluang dagang jabatan itu selalu ada selama tidak ada keterbukaan pemerintahan.

"Peluang di mana saja ada tetapi dengan terbuka begini tidak bisa lagi pejabat bisa intervensi. Tidak boleh lagi dilakukan secara tertutup, dan memang orang yang menempati jabatan itu harus yang mempunyai kemampuan di bidang itu," kata Asman, di Lapang silang Monas, Selasa (03/01).

Asman mengimbau agar seleksi pejabat daerah dilakukan secara ketat agar nantinya yang terpilih adalah orang yang memenuhi standar dan kriteria paling baik. Tidak hanya dalam pemerintahan daerah, Asman juga mengungkapkan praktik dagang jabatan bisa juga terjadi pada instansi yang lain sehingga sekarang semuanya harus melakukan transparansi.

"Bukan hanya di pemerintah daerah, di kementerian pun itu kayak gitu. Jadi eselon dua saja itu luar biasa sekarang susahnya, sistem keterbukaan itu jadi ciri khas birokrasi kita ke depannya," tutur Asman.

Asman menegaskan tidak ada lagi jabatan yang dikatrol atau naik dengan koneksi apalagi suap. Menurutnya, semua sistem rotasi jabatan tersebut sudah diatur oleh PP No 18 Tahun 2016.

"Segala macam itu sistem yang kita tetapkan apalagi sekarang PP No 18 sudah mulai merampingkan sistem organisasi kita jadi ke depan yang dimajukan itu sistem IT sistem elektronik arahnya itu biar bisa melihat proses apapun," tandasnya.