Budiman Sudjatmiko: Jika Program MBG Dihentikan maka Presiden Melanggar Janji dan Undang-Undang
Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi.
Pemerintah tetap akan menjalankan program makan bergizi gratis (MBG), meski pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) sebelumnya, Dadan Hindayana ditangkap KPK. Program MBG tetap dilaksanakan karena ini merupakan bagian janji kampanye Presiden Prabowo Subianto yang perlu dilaksanakan untuk memperbaiki gizi anak sekolah.
Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), Budiman Sudjatmiko mengatakan, apabila MBG dihentikan justru melanggar undang-undang sekaligus menyalahi janji kampanye Prabowo.
"Itu janji kampanye. Kalau berhenti maka Pak Presiden melanggar janji, melanggar undang-undang," kata Budiman usai menghadiri dialog bertemakan Kritis Menuju Indonesia Emas atau Cemas? Membaca Kinerja Pemerintah dan Arah Masa Depan Indonesia di Gedung Art Galeri Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip Tembalang, Semarang, Jumat (12/6).
Program MBG perlu diadakan mengingat masyarakat di daerah masih ada yang kekurangan gizi. Masyarakat juga sedang menghadapi era perubahan zaman yang mana banyak program yang tertinggal dari negara-negara lainnya.
"Saya katakan masyarakat kita ada yang kurang gizi. Masyarakat kita sedang hadapi era baru dibanding negara lain kita masih ketinggalan. Saya kira (MBG) itu penting, karena kita tertinggal berpikir analogis, kemampuan membaca, tingkat trading, terkait kemampuan matematka dan kemampuan pengetahuan kita masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya. Maka MBG selain untuk anak sekolah juga untuk para ibu hamil juga. Itu intervensinya," ujarnya.
Terkait program pelaksanaan MBG yang banyak dikritik habis-habisan. Menurutnya, kritik terhadap MBG lebih baik mengarah pada perbaikan pengelolaan di tiap daerah.
"Kritiknya boleh Badan Gizi terkait pada perbaikan tata kelola," ungkapnya.
Ada Pihak Sebut MBG dan Kopdes Tidak Pro Rakyat
Mengenai pernyataan seorang mahasiswa perwakilan BEM Undip yang mengkritik MBG dan Kopdes tidak pro rakyat, pihaknya menyebut justru ada kekeliruan. Sebab, MBG dan Kopdes merupakan dua program prioritas Presiden Prabowo yang memiliki nilai-nilai keadilan sosial.
Nilai keadilan sosial terlihat saat ia mendatangi Desa Sentolo Kulonprogo DIY yang telah menerima MBG. Bayangkan, menu MBG bagi warga Desa Sentolo merupakan barang mewah yang kelak membuat kepercayaan diri anak-anak setempat menjadi meningkat.
"Jadi anak anak desa di lembah makan makanan mewah di lembah. Kita waktu SD tidak pernah makan semewah itu. Ini akan membuat mereka percaya diri bahwa mereka tidak lagi jadi pribadi yang norak," jelasnya.
Termasuk juga mengenai pelaksanaan program Sekolah Rakyat, Budiman menegaskan Sekolah Rakyat menjadi kegiatan yang membangun fasilitas pembelajaran yang terpadu.
"Saat saya ke Sekolah Rakyat Cibinong anak-anak dapat fasilitas perpustakaan, kamar asrama yang rapi. Ada laboratorium. Ini jadi wajah keadilan sosial yang terbangun dalam sistem negara kita," pungkas Budiman.