BNPB Tekankan Pentingnya Dana Pooling Bencana untuk Wilayah Rawan, Bogor Jadi Prioritas

Inovasi Pembiayaan Bencana dan Mekanisme Dana Pooling

Dana Pooling Bencana (DPB) merupakan sebuah inovasi pembiayaan negara yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan sumber daya penanggulangan bencana. Menurut Zaenal Arifin, "Pooling funds are a state innovation to ensure the availability of disaster management resources." Ini bukan pengganti skema yang sudah ada, melainkan pelengkap untuk memastikan respons bencana yang lebih cepat dan efektif.

Mekanisme DPB mengumpulkan dana dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hibah, donatur, serta kepercayaan dan kontribusi daerah. Dana ini kemudian dikelola secara terpusat, memberikan fleksibilitas dan efisiensi dalam penggunaannya.

Hingga September 2025, pemerintah telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp7,3 triliun melalui DPB, dengan hasil investasi mencapai Rp1,2 triliun. Hasil investasi ini telah mulai didistribusikan untuk kegiatan pra-bencana dan mekanisme transfer risiko, termasuk skema asuransi properti negara.

Pemanfaatan dana ini sangat krusial untuk persiapan bencana, seperti penyusunan rencana kontingensi dan kajian risiko. Dengan adanya DPB, diharapkan daerah dapat lebih proaktif dalam mitigasi dan kesiapsiagaan.

Urgensi Dana Pooling Bencana di Wilayah Rawan

Kebutuhan akan skema Dana Pooling Bencana sangat signifikan, terutama di Jawa Barat, yang memiliki indeks risiko bencana tertinggi secara nasional. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, Edy Heryadi, mengungkapkan bahwa Kabupaten Bogor mencatat jumlah kejadian bencana tertinggi di provinsi tersebut.

Menurut Edy Heryadi, "West Java urgently needs this pooling fund. Bogor is at the highest risk, followed by Sukabumi, Cianjur, and West Bandung District." Banyak daerah memiliki anggaran yang sangat terbatas, sementara penanggulangan bencana tidak dapat menunggu ketersediaan dana.

Peningkatan pendanaan melalui DPB sangat penting untuk mendukung persiapan dokumen wajib seperti Kajian Risiko Bencana, rencana penanggulangan bencana, dan rencana kontingensi. Selain itu, dana ini juga mendukung latihan, simulasi, dan pemulihan pasca-bencana, yang semuanya membutuhkan sumber daya substansial.

Dengan keterbatasan anggaran daerah dan kebijakan efisiensi tahun 2026, DPB akan sangat membantu. Edy Heryadi berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan pendanaan pada tahun 2026.

Proses Pengajuan dan Verifikasi Dana

BNPB telah melakukan uji coba pilot program DPB dengan empat kementerian dan dua pemerintah daerah, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Minahasa. Uji coba ini bertujuan untuk menguji tata kelola dan mekanisme pengajuan proposal Dana Pooling Bencana.

Mulai tahun 2026, pemerintah daerah yang tidak termasuk dalam program pilot dapat mulai mengajukan proposal pendanaan. Proses pengajuan ini akan diverifikasi bersama oleh empat kementerian terkait, memastikan kelayakan dan prioritas.

Prioritas utama akan diberikan pada dokumen pra-bencana, seperti rencana kontingensi, kajian risiko, rencana penanggulangan bencana, dan kepatuhan terhadap standar pelayanan minimum. Hal ini menunjukkan fokus DPB pada pencegahan dan kesiapsiagaan.

BNPB dan Kementerian Keuangan saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi DPB di empat provinsi. Kegiatan ini akan diakhiri dengan penanaman 100.000 bibit di daerah aliran sungai kritis pada 21 November, bertepatan dengan Hari Pohon Sedunia.

Sumber: AntaraNews