Blackout Sumatra, DPR Desak PLN Beri Kompensasi ke Konsumen
Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik.
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB, Nasim Khan, mendesak pemerintah mencegah terulangnya pemadaman listrik massal (blackout) di Pulau Sumatra. Menurutnya, pemadaman total sejak Jumat (22/5) malam itu memukul telak sektor rumah tangga dan pelaku UMKM.
"Kami meminta agar pemerintah mencegah terjadinya blackout seperti yang terjadi di Sumatra pada Jumat lalu. Kami berharap ini menjadi yang terakhir karena dampaknya sangat besar terhadap perekonomian, khususnya bagi para pelaku UMKM," kata Nasim Khan pada wartawan, Selasa (26/5).
Nasim menjelaskan pelaku UMKM sangat menggantungkan aktivitas usaha pada pasokan listrik. Saat listrik padam berjam-jam, pendapatan mereka langsung turun drastis. Beban warga kian berat karena mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki genset cadangan akibat harga beli dan biaya bahan bakar yang mahal.
"Ketika listrik padam berjam-jam, tentu mereka merugi. Pendapatan mereka menurun drastis, sementara kebutuhan keluarga tetap harus dipenuhi. Ini harus dicegah agar tidak terulang lagi," ujarnya.
Skema Ganti Rugi
Nasim mengecam belum adanya skema ganti rugi yang jelas dari PT PLN (Persero). Selama ini, masyarakat dipaksa menanggung sendiri seluruh kerugian akibat pemadaman massal.
Transparan
"PLN perlu segera merumuskan formula kompensasi yang transparan bagi konsumen. PLN juga harus merombak total sistem pengawasan infrastruktur melalui pemeriksaan berkala pada kabel transmisi di seluruh wilayah Indonesia, sehingga kejadian ini tidak terulang kembali," pungkasnya.