BGN Targetkan Enam Dapur SPPG 3T Papua Barat, Perluas Jangkauan Gizi Gratis
Badan Gizi Nasional (BGN) berencana menambah enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T Papua Barat tahun ini, memperluas akses Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bagi masyarakat rentan.
Badan Gizi Nasional (BGN) mengumumkan rencana strategis untuk memperluas jangkauan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Barat. Inisiatif ini menargetkan penambahan enam dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada tahun ini. Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menegaskan komitmen untuk menyasar daerah-daerah yang paling membutuhkan secara bertahap.
Penambahan fasilitas ini akan berlokasi di tiga kabupaten, yaitu dua titik di Kaimana, satu titik di Teluk Wondama, dan tiga titik di Manokwari Selatan. Pembangunan dapur SPPG 3T ini bertujuan memastikan pemerataan akses gizi dan higienitas makanan bagi penerima manfaat. Rencana ini juga melibatkan tim appraisal yang akan segera turun ke lokasi untuk penilaian awal, kemungkinan besar pada bulan Januari ini.
Program MBG yang digagas BGN telah memberikan manfaat signifikan bagi 94.743 orang di Papua Barat sepanjang tahun 2025. Penerima manfaat meliputi peserta didik serta kelompok 3B, yaitu ibu hamil, menyusui, dan balita, yang tersebar di enam kabupaten. Dengan penambahan dapur SPPG 3T, diharapkan cakupan dan efektivitas program dapat meningkat secara substansial.
Pembangunan dan Pengelolaan Dapur SPPG 3T yang Higienis
Standar pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T dirancang khusus untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan. Setiap dapur SPPG 3T akan memiliki luas minimal 150 meter persegi, dilengkapi dengan seluruh peralatan berbahan stainless steel. Penggunaan material ini krusial untuk menjaga tingkat higienitas makanan yang akan disajikan kepada para penerima manfaat.
Proses pembangunan dapur-dapur ini akan melibatkan partisipasi investor perorangan, menunjukkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta. Setelah operasional, pengelolaan setiap dapur SPPG daerah 3T wajib mengatasnamakan yayasan. Model pengelolaan ini diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan akuntabilitas program jangka panjang.
Koordinator BGN Regional Papua Barat, Erika Vionita Werinussa, menyatakan bahwa tim appraisal dijadwalkan turun ke lokasi pada bulan Januari ini. Penilaian ini penting untuk memastikan kesiapan dan kelayakan lokasi sebelum konstruksi dimulai. Langkah ini menunjukkan keseriusan BGN dalam merealisasikan target penambahan enam dapur SPPG 3T Papua Barat.
Mengatasi Keterbatasan Tenaga Ahli Gizi di Papua Barat
Salah satu tantangan utama dalam implementasi Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat adalah keterbatasan jumlah tenaga ahli gizi. Erika Vionita Werinussa mengakui bahwa ketersediaan ahli gizi yang akan bertugas di setiap dapur SPPG masih sangat terbatas. Kondisi ini memerlukan solusi kreatif dan kolaboratif dari berbagai pihak terkait.
Untuk mengatasi isu ini, mitra pengelola SPPG yang telah beroperasi di wilayah perkotaan telah mengambil inisiatif mendatangkan tenaga ahli gizi dari luar Papua Barat. Tenaga ahli tersebut didatangkan dari daerah lain seperti Papua Barat Daya, bahkan hingga Sulawesi Selatan. Upaya ini menunjukkan komitmen untuk memastikan setiap dapur SPPG memiliki sumber daya manusia yang kompeten.
Badan Gizi Nasional (BGN) secara aktif menjalin koordinasi dengan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Persatuan Ahli Gizi (Persagi) Papua Barat, Andry Parinussa. Kolaborasi ini bertujuan untuk mencari solusi jangka panjang terkait permasalahan keterbatasan ahli gizi. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup rencana pelatihan untuk meningkatkan kreativitas dalam mengolah komoditas pangan lokal.
Optimalisasi Menu Lokal dan Jangkauan Program MBG
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Papua Barat terus berupaya mengoptimalkan penggunaan menu lokal untuk sajian makanan. Sejak tahun 2025, dapur-dapur SPPG yang beroperasi telah menggunakan bahan pangan lokal dalam menu mereka. Langkah ini tidak hanya mendukung ekonomi lokal tetapi juga memperkenalkan keragaman kuliner daerah.
Meskipun demikian, Erika Vionita Werinussa menekankan perlunya pelatihan lebih lanjut bagi para pengelola dapur. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas dalam pengolahan komoditas pangan lokal. Dengan demikian, penyajian menu MBG dapat lebih bervariasi dan menarik bagi para penerima manfaat, terutama anak-anak.
Sepanjang tahun 2025, Program MBG di Papua Barat telah menjangkau 94.743 penerima manfaat di enam kabupaten. Kabupaten tersebut meliputi Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Bintuni, Teluk Wondama, Fakfak, dan Kaimana. Meskipun sebagian besar dapur SPPG berlokasi di perkotaan, dua dapur di Fakfak telah beroperasi di daerah 3T, menunjukkan awal dari perluasan jangkauan ini. Kabupaten Pegunungan Arfak juga dijadwalkan akan memulai program pada Februari 2026.
- Jumlah penerima manfaat MBG di Papua Barat sepanjang tahun 2025 mencapai 94.743 orang.
- Penerima manfaat terdiri atas peserta didik dan kelompok 3B (ibu hamil, menyusui, dan balita).
- Sebaran penerima manfaat di enam kabupaten:
- Manokwari
- Manokwari Selatan
- Teluk Bintuni
- Teluk Wondama
- Fakfak
- Kaimana
Sumber: AntaraNews