BGN Dorong Prioritas Bahan Lokal untuk Program Makan Bergizi Gratis, Perkuat Ekonomi Daerah
Badan Gizi Nasional (BGN) mendesak unit layanan gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk memprioritaskan bahan lokal, demi penguatan ekonomi daerah dan pemenuhan gizi yang berkelanjutan.
Badan Gizi Nasional (BGN) menyerukan kepada seluruh unit layanan gizi (SPPG) yang beroperasi di bawah program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mengutamakan penggunaan bahan-bahan yang bersumber dari wilayah setempat. Langkah ini ditekankan sebagai upaya strategis untuk mendukung pemerataan pembangunan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Prioritas bahan lokal MBG diharapkan dapat menciptakan dampak positif ganda bagi masyarakat.
Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menegaskan bahwa pengadaan pasokan untuk program MBG dari petani dan pelaku usaha lokal sangat penting. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian daerah dan memastikan keberlanjutan pasokan gizi yang berkualitas. Pernyataan tersebut disampaikan Sanjaya di Banda Aceh, Provinsi Aceh, pada Sabtu, 17 Januari.
Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, dirancang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak. Lebih dari itu, program ini juga bertujuan untuk merangsang ekonomi lokal dan memberdayakan masyarakat di berbagai sektor. Dengan demikian, program ini memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang luas.
Pentingnya Prioritas Bahan Lokal dalam MBG
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar untuk menstimulasi ekonomi daerah melalui pengadaan bahan baku lokal. Sony Sanjaya mencontohkan, untuk pengadaan telur ayam saja, Distrik Pidie, Aceh, membutuhkan anggaran tahunan sekitar Rp100 miliar (hampir US$6 juta). Apabila telur tersebut didatangkan dari luar daerah, maka potensi ekonomi sebesar itu akan hilang dari perputaran ekonomi lokal.
Sanjaya memperingatkan bahwa praktik pengadaan bahan dari luar daerah akan mengakibatkan kerugian tidak langsung bagi pertumbuhan ekonomi setempat. Hal ini berlaku untuk semua jenis bahan makanan yang dibutuhkan program, bukan hanya telur. Jika suatu daerah mengandalkan pasokan dari luar, ia akan kehilangan kesempatan untuk memenuhi kebutuhannya secara mandiri, yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan ekonominya.
Oleh karena itu, prioritas bahan lokal MBG menjadi krusial untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah. BGN mendorong SPPG untuk menjalin kerja sama langsung dengan produsen lokal. Tujuannya adalah memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk program ini benar-benar berputar di dalam ekosistem ekonomi daerah.
Dampak Ekonomi dan Pemberdayaan Petani Lokal
Program MBG telah menjangkau sekitar 1,7 juta orang di Aceh, didukung oleh 553 SPPG yang mempekerjakan lebih dari 28.000 pekerja. Pemerintah mengalokasikan lebih dari Rp17 miliar setiap hari untuk program ini di Aceh, dengan asumsi setiap porsi MBG bernilai Rp10.000 (US$0,59). Angka-angka ini menunjukkan skala besar program dan potensi dampaknya terhadap ekonomi lokal.
Sanjaya menegaskan kembali pentingnya memastikan kemandirian pasokan untuk MBG. Program ini juga dirancang untuk memberdayakan petani dan peternak lokal, karena membutuhkan pasokan beras, sayuran, buah-buahan, dan daging. Dengan demikian, permintaan yang stabil dari MBG dapat menjadi jaminan pasar bagi produk-produk pertanian dan peternakan lokal, mendorong peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
Pemberdayaan ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas produksi dan kualitas produk lokal. Melalui kemitraan dengan SPPG, petani dan peternak dapat memperoleh informasi mengenai standar kualitas yang dibutuhkan. Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
Target dan Capaian Program Makan Bergizi Gratis
Program MBG diperkenalkan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai salah satu program unggulannya. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan gizi, meningkatkan kesehatan masyarakat, mengatasi stunting pada anak, membina sumber daya manusia berkualitas, dan merangsang pertumbuhan ekonomi secara nasional.
Diluncurkan pada Januari 2025, program ini telah melayani 58 juta anak sekolah, ibu menyusui, ibu hamil, dan balita hingga 12 Januari tahun ini. Presiden Prabowo telah menetapkan target untuk memperluas cakupan hingga 82 juta warga pada akhir tahun 2026.
Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan visi gizi nasional yang lebih baik. Dengan terus mendorong prioritas bahan lokal MBG, diharapkan program ini tidak hanya berhasil dalam aspek gizi, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Sumber: AntaraNews