Bertemu Menpora Erick, Menteri PANRB Soroti Capaian dan PR Kemenpora
Capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja di Kemenpora sepanjang 2024 menunjukkan perkembangan positif.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, menerima audiensi Menteri Pemuda dan Olahraga, Erick Thohir, di Kantor Kementerian PANRB.
Pertemuan ini menjadi forum untuk memperkuat sinergi dalam membangun birokrasi yang lebih responsif terhadap kebutuhan generasi muda serta mendukung ekosistem olahraga yang profesional dan berprestasi.
“Pertemuan hari ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat sinergi antara Kementerian PANRB dan Kementerian Pemuda dan Olahraga, terutama dalam upaya membangun birokrasi yang lebih baik. Peran pemuda dan olahraga sebagai motor penggerak kemajuan bangsa harus terus dioptimalkan,” kata Rini.
Rini menyampaikan bahwa capaian Reformasi Birokrasi (RB) dan akuntabilitas kinerja di Kemenpora sepanjang 2024 menunjukkan perkembangan positif.
Indeks RB mencapai 80,35 dengan predikat A-, sedangkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berada di angka 68,08 dengan predikat B.
Meski ada peningkatan, Rini menilai masih terdapat ruang perbaikan, terutama terkait pembangunan Zona Integritas (ZI) yang dinilai belum menunjukkan hasil signifikan.
“Seperti RB General yang menunjukkan konsistensi dalam aspek-aspek inti birokrasi, seperti penyederhanaan struktur, sistem kerja, pengelolaan anggaran, serta digitalisasi arsip dan pelayanan publik,” jelasnya.
Dorongan Zona Integritas dan RB Tematik
Rini juga menekankan pentingnya Kemenpora untuk memperkuat RB tematik yang mendukung isu prioritas nasional. Isu tersebut mencakup pengentasan kemiskinan, digitalisasi pemerintahan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi.
Ia mendorong Kemenpora memperhatikan indikator kunci seperti Indeks Tata Kelola Pengadaan, Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik, Tindak Lanjut Rekomendasi, dan Survei Kepuasan Masyarakat.
Lebih lanjut, Rini mengajak Kemenpora membangun Zona Integritas di unit kerja sebagai langkah nyata menuju birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani.
“Pembangunan ZI tidak sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mendukung arah prioritas Presiden dan pembangunan nasional, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, hilirisasi industri, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, serta ketahanan pangan,” pungkasnya.