Beda reaksi Jokowi dan SBY saat tahu telah disadap negara asing

Presiden Jokowi disebut telah menjadi target penyadapan oleh intelijen Selandia Baru.

2015-03-10 07:40:00

Jokowi Disadap

Indonesia kembali menjadi korban penyadapan yang dilakukan oleh intelijen Australia. Bahkan, Selandia Baru juga ketahuan menyadap jaringan telepon dan internet di seluruh Tanah Air. Hal itu terungkap dari data Edward Snowden, mantan kontraktor di Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA).

Dalam sebuah wawancara radio, disebutkan bahwa Selandia Baru aktif mengumpulkan data dari negara-negara tetangganya, baik itu Indonesia maupun negara kecil di Kepulauan Pasifik sepanjang 2009. Penyadapan di era pemerintahan Jokowi-JK ini dengan membobol PT Telkomsel dan PT Indosat.

Presiden Joko Widodo pun dilaporkan terkait penyadapan yang dilakukan dua negara persemakmuran Inggris itu. Namun, respons yang diberikan sangat berbeda dengan Mantan Presiden RI sebelumnya, Susilo Bambang Yudhoyono.

Jokowi sangat santai menanggapi kabar penyadapan tersebut. Jokowi malah sempat melemparkan guyonan sadapan tersebut.

"Sadap? Siapa yang sadap? enggak ada, saya juga enggak merasa disadap kalau pas ke Kebun Karet atau pas ke kantin banyak sadap (bumbu sedap) di sana, sadap menyadap di sana," ujar Jokowi, sebelum bertolak ke Aceh di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (8/3).

Menteri Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno juga mengatakan Presiden Jokowi justru tertawa ketika mendapat kabar ada penyadapan terhadap dirinya yang dilakukan oleh negara tetangga Australia. Saat berbincang dengan Tedjo beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan tidak perlu cemas karena dia tidak bicara apa-apa lewat telepon.

"Katanya Pak Presiden, biarin aja saya enggak ngapa-ngapain kok, paling juga enggak dapat apa-apa," katanya pada wartawan di Fakultas Hukum UGM, Senin (9/3).

Padahal, respons berbeda disampaikan Presiden SBY waktu mengetahui disadap Australia sangat marah. SBY bahkan menarik Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema untuk kembali.

"Sudah diinstruksikan untuk kembali dalam rentang waktu satu bulan ini," ungkap Staf Khusus Presiden Bidang Hubungan Internasional Teuku Faizasyah kepada wartawan, Senin (12/5).

SBY juga menugasi Menlu Marty Natalegawa bertemu pihak Australia untuk mendiskusikan penyadapan ini dan dampaknya pada hubungan bilateral. Hasil pertemuan itu, kemudian SBY rumuskan dalam kode protokol dan etik kedua belah negara.

"Saya akan menugasi Menlu atau utusan khusus untuk mendiskusikan secara mendalam, serius termasuk isu-isu yang sensitif termasuk hubungan bilateral Indonesia-Australia pasca penyadapan. Bagi saya ini pra syarat dan stepping stone dan rumusan protokol kerjasama bilateral yang saya usulkan dan sudah disetujui oleh PM Australia," ujar SBY.

(mdk/bal)