Dana parpol Rp 1 T, Demokrat dan Hanura dukung, PPP minta diatur UU

Merdeka.com - Mendagri Tjahjo Kumolo mewacanakan pemberian dana sebesar Rp 1 triliun dari APBN untuk pembiayaan kegiatan partai politik. Selain untuk mencegah korupsi di partai, Tjahjo menyebut pembiayaan parpol oleh APBN merupakan political will yang diperlukan, karena parpol merupakan tempat perekrutan kepemimpinan nasional dalam negara demokratis.

Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyetujui wacana tersebut, karena wacana dana parpol memang sempat bergulir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, dana tersebut mampu menghindarkan partai politik mencari uang dengan cara haram.

"wacana itu sudah lama ada di pemerintahan, secara pribadi saya setuju agar parpol tidak mencari uang ke sana ke mari," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/3) malam.

Sementara, politikus PPP Asrul Sani juga menyetujui wacana tersebut. Asalkan, ada undang-undang yang mengatur secara tegas pengalokasian dana Rp 1 triliun itu. Jika partai politik salah menggunakannya, harus ada tindakan pidana yang menjeratnya.

"PPP tentu berterima kasih pengalokasian dana untuk parpol. Namun demikian karena ini menyangkut negara saya kira perlu dibuat undang-undangnya yang rinci, dana itu digunakan buat apa, lalu buat standar pelaporan dari parpol seperti apa, kemudian harus ada sanksi pidana maupun administrasi apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.

Hal senada juga diutarakan oleh Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar. Alasannya, pintu pembangunan bangsa berasal dari partai politik. Selain itu, menurut dia dana tersebut mampu menjauhkan praktik korupsi di partai politik.

"Dana tersebut juga menuntut tanggung jawab yang besar kepada partai politik untuk menunjukkan integritasnya, menjauhi praktik korupsi. Namun seluruh parpol harus jelaskan bagaimana transparansi penggunaan dana itu," kata dia.