Baru Dilantik, Dubes Korsel Bakal Telusuri Dugaan Insyinyur RI Curi Data Pesawat Tempur KF-21
Dubes Korsel mengatakan kasus dua insinyur Indonesia diduga mencuri data informasi teknologi pesawat tempur KF-21 di Korea Selatan menjadi prioritas kerjanya.
Duta Besar (Dubes) RI untuk Korea Selatan (Korsel), Cecep Herawan mengatakan kasus dua insinyur Indonesia diduga mencuri data informasi teknologi pesawat tempur KF-21 di Korea Selatan menjadi prioritas kerjanya.
Hal ini disampaikan Cecep usai dilantik menjadi Dubes RI untuk Korea Selatan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta, Senin (24/3/2025).
"Tentunya saya baru saja dilantik Dubes Indonesia dan Korea Selatan terkait kasus menimpa para insinyur PT DI itu sudah jadi perhatian kita dan ini menjadi salah satu priorotas kerja kita sesuai pimpinan di Jakarta," jelas Cecep kepada wartawan usai pelantikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/3/2025).
Menurut dia, para Dubes RI mendapat arahan terkait orientasi kerja sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Cecep meyakini pada duta besar telah memetakan kerja sama sesuai dengan kekuatan negara masing-masing.
"Dengan apa yang diberikan kepada kami Insya Allah kita sudah bisa mapping apa yang sudah menjadi kekuatan masing-masing negara dimana kita bertugas yang dapat berkontribusi pembangunan RI ke depan," tutur Cecep.
Tuduhan 2 Insinyur RI Curi Data Pesawat
Sebelumnya, Badan Administrasi Program Akuisisi Pertahanan (DAPA) Korsel menuduh dua insinyur Indonesia mencoba mencuri data informasi teknologi jet tempur KF-21.
Dua teknisi yang dikirim dari Indonesia untuk mengerjakan proyek pengembangan jet tempur di Korea Aerospace Industry (KAI) itu sedang menjalani penyelidikan dan dilarang meninggalkan Korea.
Pihak berwenang Korsel menyatakan menangkap dua insinyur Indonesia itu pada Januari 2024, setelah mereka kedapatan berusaha mengambil data terkait proyek yang disimpan di drive USB.
Salah satu pejabat DAPA mengatakan penyelidikan berfokus pada identifikasi dokumen spesifik yang coba dicuri para pakar dari Indonesia tersebut.
Dia juga mengatakan USB itu berisi dokumen umum, bukan data-data yang terkait teknologi strategis yang berpotensi melanggar undang-undang rahasia militer atau perlindungan industri pertahanan.
Diluncurkan pada 2015, KF-21 merupakan proyek bersama Indonesia-Korsel yang bernilai 8,1 triliun won (sekitar Rp95,07 triliun).
Sesuai kesepakatan awal, Indonesia dibebankan 20 persen dari total biaya pengembangan pesawat tempur itu.
Sebagai imbalan atas penanggungan biaya tersebut, Indonesia akan mendapatkan satu prototipe KF-21 dan transfer teknologi.
Indonesia juga akan memproduksi 48 unit jet tempur itu di dalam negeri, sementara Korea berencana memproduksi 120 unit jet jempur tersebut.
Namun, dalam perkembangannya, Indonesia telah menunda kewajiban pembayaran selama hampir dua tahun.
Sejauh ini, diperkirakan baru sekitar 278 miliar won (Rp3,2 triliun) yang sudah dibayarkan Indonesia. Dengan demikian, tunggakan Indonesia bernilai hampir 1 triliun won (Rp11,7 triliun).
Di tengah isu yang masih mengganjal proyek pertahanan kedua negara ini, Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Tae-yul dan Menlu RI Retno Marsudi sepakat untuk terus bekerja sama dalam pembuatan jet tempur KF-21.
Pembahasan masalah itu berlangsung saat Cho dan Retno bertemu secara bilateral di sela-sela pertemuan para menlu kelompok G20 di Rio de Janeiro, Brazil, 21 Februari lalu.
"Kedua menteri sepakat melanjutkan kerja sama agar proyek kerja sama strategis kedua negara, termasuk pengembangan jet tempur bersama serta partisipasi Korea Selatan dalam pembentukan ekosistem mobil listrik Indonesia berjalan lancar dan mencapai hasil,” kata Kemlu Korsel seperti dilaporkan Yonhap.