Bamsoet pastikan seluruh anggota DPR taat pajak
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dirinya akan memastikan anggota DPR dan pegawai di lingkungan Setjen DPR menyampaikan laporan SPT Tahunan Pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ini sebagai bentuk kepatuhan hukum dan keteladanan kepada publik.
Ketua DPR Bambang Soesatyo bekerja keras dalam mendukung suksesnya pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu langkah terbaru Bamsoet adalah mendisiplinkan para pegawai di lingkungan DPR RI agar taat melaporkan dan membayar kewajiban pajaknya.
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menyatakan dirinya akan memastikan anggota DPR dan pegawai di lingkungan Setjen DPR menyampaikan laporan SPT Tahunan Pribadi kepada Direktorat Jenderal Pajak. Ini sebagai bentuk kepatuhan hukum dan keteladanan kepada publik.
"DPR Jaman Now adalah lembaga yang taat azas dan taat hukum. Karenanya, saya meminta kepada para anggota DPR dan pegawai Setjen DPR untuk melaporkan SPT Tahunan Pribadinya sebelum batas akhir pelaporan SPT pada tanggal 31 Maret nanti," ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, Selasa (6/3).
Hal itu diungkapnya ketika memimpin rapat informal dengan para pimpinan Fraksi DPR RI dan Direktorat Jenderal Pajak di ruang kerjanya, Jakarta, Selasa (6/3).
Tak hanya itu, pada hari Kamis (8/3), Bamsoet bersama Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan, serta jajaran Setjen DPR RI, akan menginisiasi pelaporan SPT Tahunan Pribadi. Acara dilangsungkan di Lobi Gedung Nusantara III DPR RI.
Ditegaskan Bamsoet, langkah itu adalah bagian dari keseriusan DPR RI dalam mendukung pemerintah meningkatkan pendapatan melalui sektor pajak. Dia harap langkah ini bisa menjadi contoh bagi publik agar ikut aktif melaporkan SPT Tahunan Pribadi mereka.
"Serta membayar berbagai kewajiban pajaknya. Melalui pajak, kita bisa menggerakan roda pembangunan untuk pemerataan kesejahteraan sosial," ujar Bamsoet.
Baca juga:
Jelang Pilkada, Kemendagri diminta bereskan perekaman e-KTP
Bamsoet nilai Utut, Basarah & Eriko layak jadi pimpinan DPR-MPR dari PDIP
Ketua DPR minta pemerintah prioritaskan tenaga kerja lokal
Jihad lawan narkoba, DPR minta pemerintah tuntaskan revisi UU Narkotika
Tunggu langkah Jokowi soal UU MD3, paripurna belum lantik pimpinan DPR dari PDIP