Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jihad lawan narkoba, DPR minta pemerintah tuntaskan revisi UU Narkotika

Jihad lawan narkoba, DPR minta pemerintah tuntaskan revisi UU Narkotika Penyelundupan sabu 1 ton di Batam. ©2018 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) berharap DPR dan pemerintah segera menyelesaikan revisi Undang-Undang tentang Narkotika yang sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Sebab, kata dia, DPR akan berjihad melawan narkoba.

"Narkoba, kita jihad melawan narkoba. Kami mendorong meminta Baleg (Badan Legislasi) untuk revisi draf RUU tentang Narkotika," kata Bamsoet, dalam pidato pembukaan masa Sidang Paripurna Masa Sidang ke IV, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/3).

Menurutnya Undang-Undang Narkotika hari ini sudah tidak lagi memadai. Terutama dalam hal memberikan efek jera pada pengedar ataupun bandar narkoba.

"Undang-Undang Narkotika yang ada saat ini sudah tidak memadai lagi dalam memberikan efek jera kepada bandar maupun pengedar narkoba," ungkapnya

Selain itu, anggota Fraksi PDIP Henry Yosodiningrat juga meminta DPR untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang tersebut. Karena, kata dia, sudah jutaan orang menjadi korban dari narkoba.

"Terkait dengan kondisi bangsa kita hari ini yang diserbu oleh berton-ton narkoba dan tidak ada satu pun desa yang bebas dari narkoba kita sama-sama tahu setidaknya 50 orang meninggal karena penyalahgunaan narkoba. Kita sama-sama tahun 6 atau 7 juta orang menggunakan narkoba," ungkapnya.

Hal yang sama juga dikatakan oleh Ketua Fraksi PPP, Reni Marlinawati. Menurutnya saat ini Indonesia tengah berada dalam darurat narkoba.

"Darurat narkoba hampir 7 juta rakyat sudah jadi pencandu narkoba ini sudah betul-betul ancaman di depan mata," ucapnya.

"Saya mendukung jika UU narkoba segera di bahas. Kita pastikan bahwa Indonesia harus bebas narkoba," tandasnya.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

DPR dan Pemerintah Setujui RUU Desa, Masa Jabatan Kepala Desa jadi 8 Tahun 2 Periode

Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyetujui Revisi UU Desa.

Baca Selengkapnya
Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo Tepis Serangan Anies: Semua Partai Pengusung Bapak Sepakati Program Kemhan di DPR

Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.

Baca Selengkapnya
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu

446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting

Jika Terpilih Presiden, Prabowo Janjikan AHY Posisi Sangat Strategis dan Penting

Prabowo Subianto menjanjikan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jabatan sangat penting dan strategis.

Baca Selengkapnya
Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

Buka Rapat Paripurna, DPR Singgung Etika Politik Siap Menang dan Kalah

DPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.

Baca Selengkapnya
DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR Bakal Panggil Zulhas Buntut Pernyataan Bansos Berasal dari Jokowi

DPR akan memanggil Mendag Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari

Baca Selengkapnya
Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR Nilai Perlu Revisi UU Pemilu Terkait Cuti Kampanye Pejabat Negara

Komisi II DPR mengatakan, secara teknis harus dipertegas ulang jadwal cuti khusus untuk para pejabat saat ingin kampanye politik.

Baca Selengkapnya
DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR Soal Ratusan Nakes di Manggarai Dipecat & Bidan Gagal jadi PPPK: Harapan Hidup Sejahtera Menguap

DPR menyoroti pemecatan 249 nakes Non-ASN di Manggarai dan gagalnya 500-an bidan pendidik gagal jadi P3K

Baca Selengkapnya
DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

DPR Puji Upaya Pemerintah Jokowi Cegah Dampak Konflik Timur Tengah

Indonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun

Baca Selengkapnya