Badan Gizi Nasional Kaji Implementasi Program Makan Bergizi Gratis Suku Badui di Lebak

Tantangan Geografis dan Kebiasaan Lokal dalam Implementasi MBG

Pengkajian program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Suku Badui menghadapi beberapa tantangan signifikan, terutama terkait kondisi topografi. Permukiman masyarakat Badui tersebar di kawasan tanah hak ulayat adat berupa perbukitan dan pegunungan yang sulit dijangkau. Faktor geografis ini memerlukan strategi distribusi yang cermat agar makanan dapat sampai kepada penerima manfaat.

Selain itu, kebiasaan sehari-hari masyarakat adat juga menjadi perhatian utama dalam pengkajian ini. Banyak warga Suku Badui menghabiskan waktu di kebun ladang mereka pada siang hari. Mereka bercocok tanam padi huma, palawija, sayuran, dan tanaman lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Kondisi ini menuntut adanya petunjuk teknis (juknis) yang adaptif untuk pendistribusian MBG. Juknis harus memastikan bahwa makanan bergizi dapat diterima oleh kelompok sasaran seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. "Itu harus dipelajari supaya pendistribusian MBG benar-benar tidak menemukan kendala agar penerima manfaat dengan lancar dan aman," kata Asep Royani.

Strategi Pendistribusian dan Persyaratan Teknis Program Gizi

Apabila program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini diterima oleh masyarakat Suku Badui, BGN berencana untuk membuat dapur khusus. Dapur-dapur ini akan ditempatkan di beberapa titik strategis guna mempermudah proses distribusi menu makanan. Penentuan lokasi dapur menjadi krusial mengingat luasnya wilayah dan penyebaran permukiman Badui.

Tujuan utama program MBG adalah untuk meningkatkan dan memenuhi gizi anak-anak Indonesia agar mereka tumbuh kuat dan sehat. Oleh karena itu, mekanisme pendistribusian harus dirancang sedemikian rupa sehingga makanan dapat diakses dengan mudah oleh kelompok rentan. Koordinasi dengan pemerintah desa dan tokoh adat Badui sangat diharapkan dalam proses ini.

Jaro Oom, Kepala Desa Kanekes, mengungkapkan bahwa masyarakat Badui belum mengetahui secara teknis bagaimana pendistribusian makanan akan dilakukan. Ia menyoroti fakta bahwa anak-anak di sana tidak bersekolah, sehingga titik distribusi tidak bisa bergantung pada sekolah. Pertanyaan muncul mengenai apakah program MBG akan membuka dapur di banyak titik di perkampungan adat.

Respon dan Syarat Penerimaan dari Masyarakat Adat Badui

Masyarakat Suku Badui menyatakan kesediaannya untuk menerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan beberapa syarat penting. Kepala Desa Kanekes, Jaro Oom, menegaskan bahwa program tersebut harus selaras dengan adat setempat. Penolakan akan terjadi jika program MBG bertentangan dengan nilai-nilai adat atau berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Salah satu kekhawatiran utama adalah mengenai keseragaman dan keadilan dalam distribusi makanan. "Kami tidak ada masalah program MBG jika satu sama dan satu rasa untuk masyarakat Badui juga tidak bertentangan dengan adat dan tidak menimbulkan konflik," ujar Jaro Oom. Hal ini menekankan pentingnya perlakuan yang setara bagi seluruh penerima manfaat.

Distribusi makanan yang hanya mengandalkan satu titik dapur dipastikan tidak akan efektif. Mengingat kondisi permukiman Badui yang tersebar, diperlukan banyak titik distribusi atau dapur. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga, terutama anak-anak dan ibu, dapat menjangkau makanan bergizi tanpa kesulitan.

Sumber: AntaraNews