Aptisi: Praktik ijazah palsu sudah berlangsung puluhan tahun

Pemerintah diminta membuat aturan tegas terkait maraknya ijazah palsu.

2015-06-04 14:15:14

Ijazah Palsu

Pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan keputusan tegas terkait adanya praktik ijazah palsu. Padahal kasus ini diduga telah melibatkan sejumlah tokoh termasuk anggota DPR.

Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (Aptisi) kecewa dengan adanya praktik culas tersebut. Bahkan, mereka telah mengeluarkan surat edaran untuk menindak tegas oknum-oknum yang terlibat.

Ketua Umum Aptisi Edy Suandi Hamid menegaskan, pihaknya tidak akan membela jika ada anggotanya yang terlibat kasus ijazah palsu.‎ Bahkan, dia meminta pihak universitas melakukan audit terhadap seluruh pengajar di lingkungan kampus.

"Kami tidak akan membela anggota kami yang melakukan itu. Karena itu praktik bukan hanya memuakkan, tapi menjijikkan dan tidak pantas keluar dari komunitas akademik," tegasnya di Kantor Kamar Dagang dan Industri, Jakarta, Kamis (4/6).

‎Jika terbukti ada oknum di universitas yang menyalahgunakan kewenangannya dengan menerbitkan ijazah yang tidak memenuhi norma-norma akademi, maka mereka harus ditindak tegas dan di keluarkan dari kampus.

Selain itu, Edy mengharapkan, pihak yang melihat atau mengetahui adanya praktik-praktik kotor yang dilakukan perguruan tinggi untuk melaporkan ke Aptisi, Kopertis, Kemenristek Dikti atau pihak berwajib.

"Sebenarnya sudah terjadi puluhan tahun lamanya. Saya kira 20 tahunan lebih. Tetapi kita bergerak lambat, karena ijazah palsu masih kita peroleh. Sebenarnya tanpa ada pengaduan apapun ini sudah kriminal namanya. Seharusnya polisi sudah turun tangan. Kami mendorong menterinya untuk memberantas praktik-praktik yang menjijikkan ini," tutupnya.

(mdk/bal)