Anggota Komisi VI DPR Kritik Pembatalan Diskon Tarif Listrik: Rakyat Benar-Benar Diprank
Pembatalan diskon tarif listrik menjadi tamparan pemerintah terutama asta cita Prabowo.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik keras pembatalan diskon tarif listrik. Dia menilai, hal itu bertentangan dengan semangat Asta Cita dari Presiden Prabowo Subianto.
"Hari ini rakyat lagi-lagi dibuat kecewa. Setelah sebelumnya pemerintah melalui Menko Perekonomian mewacanakan akan memberikan diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga kecil di bawah 1.300 VA, kini hal itu dibatalkan sepihak oleh Menteri Keuangan," kata Mufti, kepada wartawan, Rabu (4/6).
"Ini bukan hanya soal teknis anggaran, tapi menunjukkan dua hal penting yang harus disoroti dalam kinerja para menteri karena bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo yang punya tekad kuat membantu rakyat," sambung dia.
Batalnya kebijakan tersebut, menunjukan komunikasi pemerintah sangat buruk. Seharusnya, jika kebijakan tersebut belum matang, jangan dilempar ke publik.
"Ini menunjukkan kualitas komunikasi kebijakan pemerintah yang perlu perbaikan signifikan," ujarnya.
Dia meminta pemerintah tak menjadikan rakyat sebagai bahan uji coba kebijakan populis.
"Jangan dulu umumkan ke publik kalau memang belum disepakati secara fiskal. Negara ini bukan ruang eksperimen politik komunikasi. Rakyat bukan bahan konten viral untuk dibikin senang lalu kecewa," tambah Mufti.
Rakyat Diprank
Selain itu, batalnya siskon listrik menunjukkan bahwa pemerintah, terutama Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian, gagal menjaga konsistensi kebijakan pro-rakyat.
"Rakyat merasa benar-benar diprank. Sudah diumumkan, sudah ramai di media, rakyat sudah senang, berharap sedikit lebih ringan hidupnya. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja dengan alasan fiskal. Ini bukan manajemen negara yang empatik, ini pencabutan harapan rakyat secara massal," tegasnya.
Lebih lanjut, dia pun menekankan, pembatalan diskon tarif listrik menjadi tamparan pemerintah terutama asta cita Prabowo.
"Sekali lagi, pembatalan sepihak diskon ini adalah tamparan terhadap semangat Asta Cita Presiden. Kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan sosial dan keberpihakan terhadap wong cilik," imbuh dia.