Anggota DPRD Ini Siap Gajinya Dipotong Bantu Warga Terdampak Covid

Meski demikian, berapa besaran dari gaji anggota legislatif yang bakal dipotong nantinya masih didiskusikan.

2021-08-13 22:33:00

Covid-19

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, siap memotong gaji bulanan untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini sesuai seruan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

Anggota Fraksi PKS DPRD Kendari, Subhan, mengatakan pemotongan gaji sudah menjadi hal biasa bagi mereka dalam rangka meringankan beban ekonomi warga di masa masa sulit akibat pandemi Covid-19.

"Kita wajib patuh dan siap melaksanakan apa yang menjadi instruksi DPP. Di hati kami para anggota legislatif PKS dan pengurus partai, ini merupakan bagian dari komitmen kami bersama-sama bahwa kita siap berkhidmat untuk rakyat," kata Subhan di Kendari. Demikian dikutip dari Antara, Jumat (13/8).

Ketua DPRD Kendari ini menambahkan, gaji para anggota fraksi PKS yang akan dipotong sesuai instruksi DPP adalah gaji untuk periode Agustus.

Sementara, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS Sultra, Yaudu Salam Ajo, menuturkan seruan potongan gaji bagi seluruh anggota legislatif bukan hanya ditujukan di Kota Kendari, namun di seluruh Indonesia.

"DPP mewajibkan seluruh anggota DPR RI maupun kabupaten/kota dan provinsi untuk menyisipkan dananya seberapapun untuk kepentingan masyarakat yang terdampak COVID-19," tutur Yaudu melalui telepon selulernya.

Mantan anggota DPRD Sultra ini mengatakan seruan pemotongan gaji dilakukan guna membantu masyarakat. Apalagi saat ini ada penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) baik level 1, 2, 3, dan 4.

Meski demikian, berapa besaran dari gaji anggota legislatif yang bakal dipotong nantinya masih didiskusikan.

"Kita akan mengonsolidasikan instruksi DPP ke seluruh anggota legislatif PKS termasuk melakukan diskusi dengan teman-teman di DPRD berapa yang mereka sanggupi untuk dipotong," katanya.

Sebanyak 30 kader PKS Sultra menduduki kursi legislatif dengan rincian empat DPRD provinsi dan 26 kader tersebar di DPRD 17 kabupaten/kota.

(mdk/lia)