Anggota DPR desak pemerintah batalkan pembebasan bersyarat Corby

"Inilah, pemerintah tuli atas suara rakyat. Ucapan pemerintah berbeda dengan perbuatannya."ujar Taslim Chaniago.

2014-02-06 13:07:29

Grasi Corby

Pemerintah dianggap tidak konsisten dalam pemberantasan peredaran narkoba di bangsa ini. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pembebasan bersyarat yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia kepada Schapelle Leigh Corby dalam pekan ini.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2).

"Inilah, pemerintah tuli atas suara rakyat. Ucapan pemerintah berbeda dengan perbuatannya. Saya menolak secara tegas pembebasan bersyarat Corby," kata Taslim.

Menurut Taslim, ada 3 kejahatan besar di Indonesia di antaranya korupsi, narkoba dan teroris.

"Semua saya dengar tak ada yang dikasih grasi, termasuk pengetatan remisi kemarin ada di PP No 9. Meskinya presiden berlaku sama pada pelaku tiga kejahatan ini. Presiden sudah mengatakan kita akan bebas narkoba pada 2015, tapi ucapan pemerintah berbeda dengan perbuatannya," jelas dia.

Lebih lanjut, tegas Taslim, di lingkungan pemerintah tidak hanya banyak koruptor-koruptor. Tetapi juga tidak sedikit mafia-mafia narkoba yang bergentayangan.

"Saya menolak secara tegas pembebasan bersyarat Corby karena bertentangan dengan perjuangan bangsa kita untuk membebaskan diri dari pengaruh narkoba. Hampir 4 juta rakyat Indonesia konsumsi narkoba, ini berbahaya. Saya minta Menkumham menunda penandatanganan pembebasan bersyarat itu," pungkasnya.

Corby disidangkan setelah mengaku memiliki papan selancar yang di dalamnya ditemukan 4,2 kilogram mariyuana pada Oktober 2004 lalu. Dia dijatuhi hukuman 20 tahun penjara dan telah menerima grasi lima tahun.

Corby saat ini sedang mengajukan upaya bebas bersyarat. Dengan langkah itu, mantan mahasiswi kecantikan ini bisa menghirup udara bebas lebih cepat dari estimasi bebas pada 2017 nanti.

(mdk/ian)