Anggaran Seremoni Peresmian RSUD di Banten Capai Rp1,8 Miliar, Gubernur Andra Soni Buka Suara
Gubernur Banten Andra Soni irit bicara ditanya anggaran kegiatan seremonial peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng dan Labuan mencapai Rp1,8 miliar.
Gubernur Banten Andra Soni irit bicara ditanya anggaran kegiatan seremonial peresmian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cilograng dan Labuan mencapai Rp1,8 miliar.
Andra mengaku bakal meminta detail penggunaan anggaran sebesar Rp1,8 miliar dengan memanggil Dinas terkait yakni Dinas Kesehatan.
"Ya nanti ditanyakan detailnya kepada dinas (kesehatan) apa aja komponennya, karena saat itu juga kan menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis dan sebagainya," kata Andra kepada wartawan, Selasa (3/6).
Andra akan mengevaluasi semua kegiatan yang diselenggarakan Pemprov Banten berdasarkan Inpres Presiden terkait efisiensi anggaran pemerintah.
"Pasti kita akan lakukan evaluasi," ujarnya.
Komisi V DPRD Cek ke Dinkes
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengaku tidak mengetahui besaran anggaran peresmiaan RSUD tersebut. Fahmi akan meminta Komisi V DPRD Banten selalu mitra Dinas kesehatan untuk mengecek penggunaan anggran pada kegiatan tersebut.
"Saya belum dapat laporan, nanti saya cek dulu karena kan itu adanya di OPD, nanti kita cek dulu," kata Fahmi.
Pengamat Kebijakan Publik, Adib Miftahul mengatakan kegiatan tersebut tidak mengindahkan instruksi presiden (Inpres) nomor 1 tentang efisensi dan
Surat Edaran Kemenkeu nomot S-37/MK.02/2025.
"Inilah sebenarnya, tipe-tipe feodal ASN kepala OPD Banten itu selalu terlihat, modelnya begitu nggak bisa mengejawantahkan perintah pemerintah pusat," katanya.
Dalam hal ini, Pemprov tidak bisa menjadi contoh baik bagi pemerintah Kabupaten dan kota dalam melaksanakan instruksi Presiden tentang efisensi
"Preseden buruknya adalah, Pemprov itu supervisi Pemkab Pemkot di seluruh Banten. Kalau Pemprov masih begitu, gak bakal bisa tuh jadi contoh untuk tidak efisien, karena Pemprov nya sendiri supervisinya melakukan seperti itu,"ujar Adib.
Menurut Adib, hal ini harus menjadi catatan Gubernur, dan hal seperti ini harusnya tidak ada lagi. "Ini harusnya menjadi catatan Gubernur, model-model seperti ini harusnya tidak ada lagi. Memang mereka juga tidak ngerti, karena memang otaknya untuk efisensi itu gak ada," Katanya.
Adib menegaskan pemerintah provinsi Banten harus mengerti arti efisiensi, yang bagaimana mengeluarkan anggaran secara tepat guna dan tepat sasaran.
"Tapi misalkan kalau di sini di efisien, tapi di acara seremonial masih terkesan mewah dan masih dilakukan berarti nggak efisien," Jelasnya.