Ahok Temui Pramono di Balai Kota, Ingatkan Kenaikan PBB Harus Mengacu ke NJOP
Pertemuan antara keduanya membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Rabu (20/8).
Pertemuan antara keduanya membahas sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), digitalisasi pembayaran layanan publik, hingga peningkatan kualitas pendidikan di Jakarta.
Ahok juga menyoroti mengenai wacana kenaikan PBB di sejumlah daerah. Ia mengingatkan bahwa penyesuaian PBB harus mengacu pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan tidak boleh melebihi harga pasar.
"Prinsip PBB itu tidak boleh melebihi NJOP. Dulu, saat saya menjabat, kami menaikkan PBB karena harga jual dan NJOP terlalu jauh berbeda. Sekarang kondisinya berbeda, banyak tanah dijual tetapi NJOP-nya tinggi, bahkan kadang tidak sesuai harga pasar," kata Ahok.
Ekonomi Lemah PBB Harusnya Turun
Ahok menilai, jika kondisi ekonomi melemah dan harga properti menurun, beberapa wilayah justru perlu menurunkan PBB, bukan malah menaikkan. Kebijakan soal PBB harus mengadministrasikan keadilan sosial, bukan sekadar menambah pendapatan daerah.
Ia juga mengingatkan pentingnya insentif untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Ahok bilang saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, dia pernah memberikan pembebasan PBB hingga Rp2 miliar untuk rumah tinggal. Dia menyebut, skema serupa, bisa diterapkan kembali.
Meski begitu, Ahok mengaku dapat memahami tantangan keuangan daerah akibat pemotongan anggaran pusat. Namun, ia menekankan kenaikan PBB bukan solusi instan.
"Sekarang kepala daerah bingung cari pemasukan. Cara paling mudah ya naikin PBB. Tapi itu seharusnya tidak terjadi. Prinsipnya, NJOP tidak boleh melebihi harga pasar," kata dia.
Ahok menyarankan agar Gubernur DKI dan jajaran berdiskusi lebih mendalam dengan pemerintah pusat mengenai strategi keuangan daerah agar tidak membebani masyarakat.
Selain PBB, Ahok dan Pramono juga membahas soal inovasi layanan publik, khususnya sistem pembayaran digital. Dia menyinggung pentingnya pengembangan Jakarta One dan kerja sama dengan Bank Indonesia untuk mendorong transaksi nontunai.
"Sekarang tren global pakai voucher digital, misalnya untuk naik bus atau bayar PB1. Bisa dikombinasikan dengan program undian hadiah. Konsep ini bisa dijalankan oleh Bank Jakarta," kata Ahok.
Ia menambahkan, digitalisasi pasar tradisional dan layanan publik juga harus terus diperkuat untuk mengurangi penggunaan uang tunai.