Abraham Samad: Kasus Century ujian terbesar dalam sejarah KPK

Abraham Samad: Kasus Century ujian terbesar dalam sejarah KPK. Menurut Samad, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

2018-04-16 07:05:00

Abraham Samad

Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan kasus dugaan korupsi Bank Century merupakan ujian terbesar yang harus bisa dilalui KPK. KPK pun harus lulus dari ujian ini.

"Kasus Century ini adalah ujian terbesar dalam sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan KPK harus lulus dari ujian ini," kata Abraham Samad di Yogyakarta, seperti dilansir Antara, Senin (16/4).

Menurut Samad, melalui kasus Century marwah dan kredibilitas KPK ditentukan. Jika KPK sampai tidak lulus dalam ujian tersebut maka akan menjadi preseden buruk yang berdampak pada pemberantasan korupsi di Indonesia.

"Kalau tidak lulus berarti terjadi arah balik pemberantasan korupsi," kata dia.

Ia berharap dugaan keterlibatan mantan pimpinan atau pejabat tinggi negara dalam kasus itu tidak menghambat langkah KPK untuk menuntaskan kasus Century dengan menjunjung asas 'equality before the law' atau persamaan di hadapan hukum.

"Menurut saya inilah yang harus menjadi fokus kita. Kita tidak boleh membiarkan ada seseorang yang kebal hukum karena jabatannya," kata dia.

Meski demikian, Samad memiliki keyakinan kasus Century bisa ditindaklanjuti dan tidak akan ditelantarkan oleh KPK.

Terkait putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang meminta KPK untuk menetapkan Mantan Wakil Presiden yang juga Boediono sebagai tersangka terkait kasus Century, Samad menduga keterlibatan mantan Gubernur BI dalam kasus itu karena dalam kondisi terpaksa.

"Saya yakin keterlibatan dia bukan keterlibatan seorang diri. Mungkin keterlibatan itu karena dia berada dalam rezim yang tidak terlalu tepat yang kadang-kadang ia terpaksa melakukan itu," kata dia.

"Tetapi keterpaksaan itu tidak bisa dijustifikasi dan tidak boleh dibenarkan karena dia seorang guru besar," kata Samad lagi.

(mdk/eko)