4000 Veteran di NTT ternyata palsu

Mereka direkrut calo supaya diakui sebagai veteran, tetapi diminta bayaran.

2016-07-25 14:00:19

Veteran

Nampaknya, segala macam pemalsuan ada di Indonesia. Mulai dari dokumen, uang, vaksin bisa dipalsukan.

Di Nusa Tenggara Timur ada temuan mengejutkan. Tim sepuluh veteran mencatat, lebih dari 4.000 veteran mendapat pengakuan pemerintah melalui Kementerian Pertahanan di NTT ternyata palsu.

"Para veteran atau calon veteran ini direkrut oleh calo dengan memalsukan identitas," kata Koordinator Tim Sepuluh Veteran NTT, Stefanus Davidson Nahak, Kupang, Senin (25/7).

Stefanus Davidson Nafak dan seorang veteran, Agus Bere, adalah Partisan Brigif II. Mereka ikut bergabung dengan pasukan TNI dalam operasi Seroja di Timor-Timur.

Menurut Nafak, sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04/2007, proses pendaftaran calon veteran hanya berlaku hingga Oktober 2009. Namun dalam kenyataannya, hingga saat ini masih ada penerimaan calon veteran dilakukan oleh calo.

Bahkan para calo masih beroperasi bebas di NTT saat ini menargetkan merekrut 6.000 veteran. Menurut dia, para calo selalu meminta imbalan kepada setiap calon veteran ingin mendapat pengakuan dari negara sebagai pejuang Timor Timor.

"Tindakan oknum calo ini merugikan negara, sehingga harus segera dihentikan," kata Nafak.

Sesuai keputusan Menhan Nomor Skep 106/II/1983 pada 3 Februari 1983, mereka yang berhak mendapat gelar veteran adalah Partisan Timor Timur, Sukarelawan Timor Timur, Wanra sepanjang perbatasan Timtim dengan Nusa Tenggara Timur. Di samping itu, mereka diakui sebagai veteran adalah anggota TNI ditugaskan dalam operasi militer di Timtim, eks pasukan bersenjata pemerintah Portugis turut bergabung dalam perjuangan pembebasan Timor Timur, dan yang gugur dalam tugas dalam kurun waktu 21 Mei 1975 sampai 17 Juli 1976.

Khusus di NTT, yang berjuang dalam tugas operasi Satgas/II berjumlah sekitar 3.800 orang. Terdiri dari Menpor dua kompi sekitar 250 orang, Wanra 1.200 orang, partisan/sukarelawan sekitar 1.200 orang berdasarkan surat perintah, dan TNI 1.150 orang.

(mdk/ary)