4 Aktivis Ditangkap di Bali Terkait Demo Agustus 2025, 1 Orang Dibawa ke Mabes Polri
Polda Bali membenarkan penangkapan 4 aktivis terkait aksi Agustus 2025. Satu orang ditetapkan tersangka dan dibawa ke Mabes Polri, tiga lainnya dipulangkan.
Kepolisian Daerah (Polda) Bali membenarkan adanya penangkapan terhadap empat aktivis di Denpasar, Bali.
Dari keempat orang tersebut, satu orang telah dibawa ke Markas Besar Polri oleh Bareskrim, sementara tiga lainnya dipulangkan setelah diperiksa.
Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol. Ariasandy mengatakan, hanya satu orang yang ditangani langsung oleh Bareskrim Polri.
“Satu orang dibawa ke mabes oleh Bareskrim. Yang tiga (orang) diperiksa sebagai saksi dan sudah dipulangkan,” kata Ariasandy saat dikonfirmasi, Senin (22/12).
Empat aktivis yang ditangkap masing-masing berinisial TW, MH, DR, dan MR. Penangkapan dilakukan pada Jumat (19/12/2025). Keempat aktivis itu, ditangkap karena ada keterlibatan mereka dalam aksi demo pada 30 Agustus 2025 lalu. Dari keempatnya, hanya TW yang kemudian ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka.
LBH Bali Pertanyakan Proses Penetapan Tersangka
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali menyatakan telah berkoordinasi dengan keluarga TW usai penetapan status tersangka.
Kepala Bidang Advokasi LBH Bali, Ignatius Rhadite, mengungkapkan bahwa keluarga TW telah menerima surat penetapan tersangka sebelum penangkapan dilakukan.
Menurut Rhadite, TW ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (18/12/2025), atau sehari sebelum penangkapan.
“Ini yang janggal kalau merujuk putusan Mahkamah Konstitusi (MK), penetapan tersangka harus ada pemeriksaan calon tersangka sebagai saksi, sedangkan TW tidak pernah dipanggil sama sekali tiba-tiba langsung ditangkap dan penetapan tersangka lebih dulu ada,” kata Rhadite dalam keterangan tertulis.
Ia menyebut TW dikenakan sejumlah pasal, di antaranya Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 28 ayat 2 dan 3 Undang-Undang ITE terkait penyebaran berita bohong, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak karena dianggap mengajak anak mengikuti aksi. Selain itu, TW juga disangkakan Pasal 212 hingga 214 KUHP terkait ketidakpatuhan terhadap imbauan aparat.
“Berapa pasal berlapis disangkakan. Polda Bali sedang mencari kambing hitam peristiwa aksi 30 Agustus lalu,” ujarnya.
Pendampingan Hukum dan Koordinasi LBH
Setelah TW dibawa ke Bareskrim Mabes Polri, LBH Bali berkoordinasi dengan LBH Jakarta. Namun, menurut Rhadite, tim LBH Jakarta sempat tidak diizinkan mendampingi TW dengan alasan telah ada penunjukan kuasa hukum dari pihak keluarga.
Padahal, lanjut Rhadite, pihak keluarga membantah telah menunjuk pengacara lain.
“Ditelepon di depan polisi oleh LBH Jakarta dengan loudspeaker, pihak keluarga telah menyerahkan proses ke LBH Jakarta jadi belum ada penunjukkan pengacara. Tidak ada seperti yang diklaim polisi sudah ada penunjukkan pengacara,” ujarnya.
LBH Jakarta juga disebut belum diizinkan menemui TW dengan alasan yang bersangkutan masih menjalani pemeriksaan kesehatan. Polisi menjadwalkan pemeriksaan lanjutan pada Senin (22/12/2025) dengan pendampingan LBH Jakarta.
Rhadite menambahkan, laporan perkara tersebut merupakan laporan polisi tipe A yang dibuat pada 20 September 2025, dengan polisi sebagai pelapor. Pemeriksaan saksi sebelumnya dilakukan di Bali.
“Pemeriksaan saksi dalam laporan ini tipe A yang melaporkan perkara ini dilaporkan 20 September atas LP tipe A laporan polisi yang menjadi pelapor adalah polisi sendiri,” kata Rhadite.