Tanggapan Bank DKI Soal Pemberian Kredit kepada Sritex
Kejaksaan Agung menilai pemberian kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu dan tidak mentaati prosedur.
Bank DKI menyatakan komitmen penuh untuk mendukung proses hukum yang sedang berlangsung terkait pemberian fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) pada tahun 2020. Pernyataan ini disampaikan menyusul pengumuman Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menetapkan Direktur Utama Sritex, Ilwan Lukminto, sebagai tersangka dalam dugaan korupsi penyaluran kredit dari sejumlah bank daerah, termasuk Bank DKI.
Dalam keterangan resminya, Bank DKI menegaskan dukungan terhadap penegakan hukum dan prinsip transparansi di sektor jasa keuangan. Pihak bank juga berkomitmen untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan guna menjamin kelancaran proses penyidikan.
“Seluruh layanan dan operasional Bank DKI tetap berjalan normal dan tidak terdampak oleh proses hukum ini. Dana dan transaksi nasabah tetap aman, dan pelayanan kepada masyarakat serta mitra usaha tetap menjadi prioritas,” demikian disampaikan manajemen Bank DKI.
Bank DKI juga menyatakan komitmennya terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), integritas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Untuk itu, Bank terus melakukan evaluasi internal guna memperkuat pengendalian risiko dan menjaga kepercayaan publik.
Latar Belakang Kasus Kredit Sritex
Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Bos PT Sri Rejeki Isman alias Sritex Ilwan Lukminto tersangka korupsi penerimaan kredit dari bank PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (BJB) dan Banten serta PT DKI Jakarta kepada PT Sritex Tbk. Ilwan diduga menyelewengkan kredit yang diberikan dari bank daerah untuk keperluan pribadinya.
Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Kejagung, Abdul Qohar mengatakan kredit yang diberikan bank daerah tersebut semestinya dipakai Ilwan sebagai modal kerja. Pada saat bersamaan, perusahaan yang bergerak di bidang tekstil terancam akan pailit pada tahun 2021.
"Pada saat ISL selaku Direktur Utama PT Sri Rejeki Isman Tbk mendapatkan dana dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Banten Dan PT Bank DKI Jakarta terdapat fakta hukum bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana tujuan dari pemberian kredit yaitu untuk modal kerja tetapi disalahgunakan untuk membayar utang dan membeli aset non-produktif sehingga tidak sesuai dengan peruntukan yang seharusnya," kata Qohar saat konferensi pers di Kejagung, Rabu (21/5).
Qohar menerangkan, PT Sritex sempat mendapatkan keuntungan sebesar Rp1,24 triliun pada 2020. Dalam waktu satu tahun saja, perusahaan tersebut malah merugi hingga 1,08 miliar US Dolar atau setara dengan Rp15,65 triliun.
Di tengah masalah itu, PT Sritex mendapatkan kredit dari bank daerah ratusan miliar dan yang paling banyak dari bank milik pemerintah terdiri dari Bank BNI, BRI, LPEI mencapai Rp2,5 triliun.
Rinciannya, Bank Jateng sebesar RpRp395.663.215.800; bank BJB RpRp543.980.507.170; Bank DKI Rp149.007.085.018,57, lalu ada juga dari 20 bank swasta lainnya.
Dalam pemberian kredit tersebut, Direktur Utama Bank DKI Zainudin Mappa dan Pemimpin Divisi Komersial dan Korporasi Bank BJB, Dicky Syahbandinata memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu dan tidak menaati prosedur dengan tidak terpenuhinya syarat kredit modal kerja.
"Karena hasil penilaian dari lembaga peringkat kit dan modis disampaikan disampaikan bahwa PT Sri Rejeki Isman TBK Hanya memperoleh predikat BB min atau memiliki resiko gagal bayar yang lebih tinggi. Padahal seharusnya pemberian kredit tanpa jaminan hanya dapat diberikan kepada perusahaan atau debitor yang memiliki peringkat A," terang Qohar.