Liberalisasi dagang dorong reformasi BUMN

"Ada tiga jalur dimana TPP bisa memengaruhi BUMN."

2016-12-15 08:10:42

Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump berencana menjalankan proteksionisme ekonomi. Namun, mayoritas ekonom di negara adidaya tersebut berpandangan bahwa kebijakan pengetatan perdagangan tersebut dalam jangka panjang bakal merugikan Paman Sam.

"Mungkin dalam jangka pendek, AS akan membekukan Trans Pacific Partnership (TPP)," kata Ekonom Senior Australia Indonesia for Economic Governance (AIPEG) Achmad Shauki, saat diskusi di Kementerian Perdagangan, 22 November lalu.

Namun, dalam jangka panjang, AS mau tidak mau harus tetap membuka perekonomiannya. "Karena sangat sulit membayangkan perekonomian AS tanpa NAFTA, Uni Eropa, dan China."

Hal tersebut, menurut Shauki, bisa menjadi landasan bagi Indonesia untuk tetap mengkaji isu-isu krusial dalam TPP. Mengingat, Indonesia telah menyatakan minat untuk menyusul 12 negara di lintas Pasifik yang terlebih dulu bersepakat untuk saling membuka pasar dalam negerinya.

Adapun sejumlah isu penting dalam TPP yang perlu dipelajari Indonesia antara lain terkait keterlibatan perusahaan pelat merah dan pengadaan barang atau jasa pemerintah.

"Karena isu ini ke depan akan tetap muncul apapun kerja samanya, apakah itu FTAAP yang sekarang ini akan menjadi alternatif TPP atau lainnya."

Ketentuan TPP hanya berlaku kepada BUMN yang memenuhi sejumlah kriteria. Yakni, BUMN yang mayoritas sahamnya dikuasai pemerintah. Kemudian, BUMN yang meskipun sahamnya lebih banyak dikuasai publik, namun pemerintah berwenang untuk mengangkat dewan direksinya.

Selain itu, BUMN tersebut memiliki pendapatan sekitar Rp 3,7 triliun atau lebih besar dari SDR 200 juta. Special Drawing Right atau SDR adalah mata uang internasional yang diciptakan Dana Moneter Internasional (IMF).

Berdasarkan itu, AIPEG mendapati sebanyak 38 BUMN terkena aturan TPP. Satu di antaranya adalah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang berada di bawah kendali Kementerian Keuangan.

"Ada tiga jalur di mana TPP bisa memengaruhi BUMN."

Pertama, ketentuan TPP mengenai tarif. Ketentuan ini berdampak terbatas lantaran mayoritas BUMN yang terkena tak beroperasi di bidang perdagangan barang, tetapi jasa.

Kedua, ketentuan terkait penghapusan hambatan nontarif. Ini dinilai berpengaruh besar lantaran menyangkut penghilangan hak khusus BUMN dan perluasan kesempatan perusahaan asing untuk beroperasi di Indonesia. Ketiga, ketentuan mengenai penghapusan bantuan nonkomersial untuk BUMN.

"Pemerintah selama ini tak hanya memberikan bantuan lunak terhadap BUMN. Tetapi juga BUMN diizinkan untk beroperasi tak efisien dengan return on investment rendah atau negatif," kata Shauki.

"Dalam jangka panjang tujuan provisi TPP untuk adalah untuk menciptakan level of playing field yang sama, bukan untuk hilangkan peran BUMN dalam perekonomian."

Kendati demikian, TPP juga memuat pengecualian. Di antaranya, pemerintah boleh memberikan bantuan sepanjang bersifat nondiskriminatif, sementara, dan bertujuan mengatasi keadaan darurat nasional.

Ada juga pengecualian yang bisa didapatkan dari hasil negosiasi, ketika suatu negara telah mengaksesi TPP.

"Malaysia berhasil mendapatkan pengecualian dalam hal pembelian barang dan jasa bagi lembaga yang berperan mendukung pengembangan perusahaan bumiputera," kata Kepala Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS) Jose Rizal Damuri, dalam kesempatan sama.

Selain itu, lanjutnya, Vietnam juga mendapatkan pengecualian untuk Vietnam Electricity dan Vietnam National Coal-Mineral Holding Corp.Ltd berikut anak usahanya di pertambangan.

"Ada berbagai macam pengecualian bisa dimasukkan dalam perjanjian di TPP," katanya.

"Ini mungkin bisa menjadi pembelajaran untuk negosiator Indonesia mendapatkan pengecualian bagi BUMN kita."

Atas dasar itu, Shauki mendorong pemerintah menyusun daftar prioritas BUMN yang ingin mendapatkan pengecualian. Selain TPP, langkah ini bisa diterapkan pemerintah ketika menegosiasikan perjanjian perdagangan bebas lainnya.

"Chapter BUMN di TPP paling tebal karena daftar pengecualian yang didapatkan semua negara anggotanya sangat banyak," katanya. "Reformasi BUMN yang akan pemerintah lakukan tergantung dari seberapa banyak pengecualian yang berhasil dinegosiasikan Indonesia."

(mdk/yud)