Nasib perdagangan bebas Trans Pasifik tergantung Trump

Merdeka.com - Pengukuhan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45 berjarak enam pekan lagi. Namun, belum ada satupun pihak bisa memastikan arah kebijakan perdagangan suksesor Barrack Obama tersebut.

Pada 22 November lalu, Trump meringkas program seratus hari pemerintahannya dalam video berdurasi hampir 2,5 menit yang diunggah di Youtube. Pada hari pertama bertugas sebagai kepala negara, dia menegaskan bakal mengeluarkan Amerika Serikat dari Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans Pacific Partnership (TPP).

Padahal, Paman sam merupakan motor utama dari pakta liberalisasi perdagangan antarnegara di lingkaran Pasifik itu. Butuh sekitar satu dekade untuk 12 kepala negara, termasuk Obama, bernegosiasi hingga akhirnya sepakat meneken dokumen terdiri dari 30 bab terkait isu perdagangan bebas tersebut, pada Februari lalu.

Trump beralasan perjanjian multilateral terkait liberalisasi perdagangan bisa menghancurkan ekonomi Amerika Serikat. Itu didasarkan pada penilaiannya terhadap pakta perdagangan bebas Amerika Utara (NAFTA), Uni Eropa, dan aksesi China di organisasi dagang dunia (WTO) yang telah menciptakan pengangguran dan kekalahan bagi Amerika Serikat. Negara adidaya tersebut mengalami defisit perdagangan parah, terutama dengan China.

Departemen Perdagangan AS mencatat, defisit perdagangan barang dan jasa negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu mencapai USD 42.6 miliar pada Oktober 2016. Naik USD 6.4 miliar dari sebelumnya USD 36.2 miliar pada September 2016.

Pernyataan Trump tersebut tentu saja mengagetkan sejumlah kepala negara penyokong TPP. Shinzo Abe, Perdana Menteri Jepang, menyebut TPP tak berarti tanpa Paman Sam.

Dengan kata lain, keputusan Negeri Matahari terbit meratifikasi TPP pekan lalu terlihat sia-sia. Sebab, pakta perdagangan bebas tersebut berlaku efektif jika diratifikasi setidaknya separuh dari 12 negara, sepanjang akumulasi Produk Domestik Bruto atau PDB-nya minimal mencapai 85 persen. Sementara, AS menguasai 60 persen dari total PDB 12 negara pendukung TPP.

Selain AS dan Jepang, belasan negara yang dimaksud adalah Australia, Brunei, Kanada, Chile. Kemudian, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, dan Vietnam. Kemudian, Indonesia menyusul menyatakan ketertarikannya bergabung ke dalam grup negara penguasa 40 persen ekonomi dunia tersebut.

Abe sangat mengandalkan kerja sama liberalisasi perdagangan internasional guna menghidupkan kembali ekonomi Jepang. Makanya, jika TPP gagal terwujud, dia membuka kemungkinan terjadi perubahan konsentrasi menuju pakta perdagangan yang diinisiasi China.

"Tidak ada keraguan bakal terjadi pembalikan arah ke Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), jika TPP tak ada kemajuan," kata Abe di depan majelis tinggi parlemen Jepang, seperti dikutip Guardian, 22 November lalu.

Selain Jepang dan China, pendukung pakta perdagangan bebas yang negosiasinya sudah dimulai sejak tiga tahun lalu itu adalah sepuluh negara Asean. Plus India, Korea Selatan, Selandia Baru, dan Australia.

"RCEP tidak memasukkan Amerika, menjadikan China negara dengan produk domestik terbesar."

Seandainya TPP layu sebelum berkembang, sebelas negara penyokong masih punya pilihan lain. Mereka bisa menyusun kerangka perjanjian perdagangan bebas yang baru atau tetap menjalankan TPP dengan prinsip-prinsip baru dengan tidak melibatkan AS terlebih dulu.

Terlepas itu, mereka masih berupaya membujuk Trump untuk membatalkan niatannya. Steve Ciobo, Menteri Perdagangan Australia, berucap Amerika Serikat masih memiliki waktu untuk menimbang kembali posisinya sebelum ratifikasi TPP jatuh tempo pada Oktober 2017.

"Kita perlu membiarkan pemerintahan Trump memanfaatkan waktu untuk berpikir. Mari kita bersabar," katanya kepada wartawan di Canberra.

Kabinet Trump

Di sisi lain, Trump pun sudah menunjuk anggota kabinet. Menariknya, sejumlah tokoh sudah ditunjuk tersebut mendukung TPP. Diantaranya Terry Branstad dan James Mattis, masing-masing ditunjuk Trump menjadi Duta Besar AS di China dan Menteri Pertahanan.

Menurut Branstad, TPP sangat penting untuk Iowa. Sebab, pembukaan akses pasar bisa meningkatkan ekspor pertanian negara bagian tersebut.

"TPP tak sempurna, tapi mari terus lanjut merobohkan hambatan dalam pembukaan pasar," kata Gubernur Iowa itu, seperti dikutip Wall Street Journal, 8 Desember lalu.

"Kami diuntungkan, bisa menciptakan lapangan kerja dan pendapatan pertanian tumbuh. Itu hal positif. Makanya saya menjadi pendukung kuat perdagangan bebas dan TPP."

Adapun James Mattis adalah satu dari 16 pensiunan petinggi militer yang berkirim surat kepada pemimpin kongres pada Mei 2015. Isinya menyebut TPP bakal menolong AS mempertahankan keuntungan geopolitik di Asia.

"Akan ada konsekuensi berbahaya jika kita gagal mengamankan perjanjian ini," katanya.

"Sekutu dan mitra akan mempertanyakan komitmen kita, meragukan solusi kita dan pada akhirnya berpaling ke pihak lain."

Jika sudah begini, apakah sikap Trump terhadap TPP akan melunak? Masih sulit ditebak.