Harapan di pulau buatan

"kami nelayan hanya membutuhkan laut," ujar Kuat Wibisono.

2016-06-06 07:12:00

Reklamasi Teluk Jakarta

"Sebetulnya nelayan itu tidak membutuhkan reklamasi teluk Jakarta, kami nelayan hanya membutuhkan laut. Karena nelayan habitatnya mencari ikan berarti nelayan-nelayan yang ada di teluk Jakarta," ujar Sekretaris Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Kuat Wibisono saat berbincang dengan merdeka.com di Bakoel Koffie Cikini, Jumat pekan lalu.

Kuat sudah puluhan tahun menjadi nelayan dan bergantung hidup hidup dari menangkap ikan di perairan Teluk Jakarta. Namun sejak proyek reklamasi dilakukan, nelayan-nelayan seperti Kuat mulai kebingungan. Ikan-ikan tadinya mudah didapatkan mulai sulit. Ditambah, buat mencari ikan sebagian nelayan juga harus berjalan memutar mengelilingi pulau buatan.

Kemenangan gugatan para nelayan terkait Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta atas izin reklamasi Pulau G pun menjadi buah dari penantian. Kemenangan itu membawa wacana baru peruntukan pulau buatan ditawarkan nelayan. Pulau-pulau reklamasi yang telah jadi bisa digunakan untuk penopang pantai utara Jakarta dengan menjadikan pulau itu sebagai hutan mangrove.

"Kami kaum nelayan ada beberapa alternatif apakah akan menjadi hutan lindung atau tanaman mangrove. KNTI mengusulkan tanaman mangrove karena teluk Jakarta ini sudah tercemar," ujar Kuat.

Sementara dihubungi terpisah, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Jakarta, Puput TD Putra mengatakan dampak reklamasi teluk Jakarta selain mengurangi jumlah ikan, juga terjadi pencemaran air laut akibat penggunaan bahan-bahan kimia dalam pembuatan pulau reklamasi. Dengan dibatalkannya surat keputusan izin reklamasi itu, kata Puput, memberikan ruang bagi keberlangsungan kehidupan bawah laut Pantai Utara Jakarta.

"Dampak dari aktivitas reklamasi dan ada limbah deterjen dan sulfur. Akhirnya berkembang dan oksigen naik dan ikan pun mati," ujar Puput. Selain dampak lingkungan disebabkan dari pembuatan pulau reklamasi, Puput juga menyoroti Analisis dan Dampak Lingkungan (Amdal) dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkesan asal-asalan.

Menurut dia, Amdal dikeluarkan itu tak bisa diteruskan lantaran tidak sesuai dengan dampak lingkungan diakibatkan dari reklamasi. "Amdal-nya saja yang sudah salah. Amdal yang salah tidak bisa diteruskan. Jelas-jelas jika amdal yang sudah salah maka tidak bisa diteruskan. Para pakar yang menyetujui reklamasi ini mempunyai sertifikat asli dimanipulasi jadinya proses ini tidak sesuai," katanya.

Bahkan Puput menyebut, reklamasi teluk Jakarta ini, bukan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat yang hidupnya di bawah rata-rata secara ekonomi. Namun justru menimbulkan masalah sosial baru, yakni kemiskinan disebabkan hilangnya mata pencaharian warga yang tinggal di sekitar teluk Jakarta. "Sesungguhnya pemerintah sudah membuat sistem kemiskinan dari reklamasi teluk Jakarta ini,"cetus Puput.

(mdk/arb)