Wakil Ketua DPRD Jakarta Tolak Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Transjakarta bertujuan utama untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi kemacetan, dan menanggulangi polusi udara.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta, Wibi Andrino, menolak rencana kenaikan tarif bus TransJakarta yang sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Jakarta. Menurutnya, kebijakan tersebut akan memberikan beban tambahan bagi perekonomian masyarakat.
"Saya dengan tegas menolak wacana kenaikan tarif Transjakarta yang saat ini sedang dikaji oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wibi dalam keterangan resminya di Jakarta pada Sabtu (21/12).
Penolakan ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama terkait dengan kondisi ekonomi yang masih sulit. Wibi menegaskan, kenaikan tarif transportasi umum seperti Transjakarta hanya akan menambah beban masyarakat, terutama mereka yang sangat bergantung pada transportasi publik untuk kegiatan sehari-hari.
Transjakarta, tegasnya, merupakan layanan publik yang seharusnya tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah.
"Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini adalah bentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," ujarnya, seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, Wibi menyatakan jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Transjakarta, hal itu seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat.
"Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," tegasnya.
Perburuk Kemacetan dan Polusi
Politikus dari Partai NasDem ini menjelaskan, salah satu tujuan utama keberadaan Transjakarta adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, serta polusi udara. Kenaikan tarif, menurutnya, berpotensi membuat sebagian masyarakat beralih kembali ke kendaraan pribadi, yang dapat memperparah kemacetan dan meningkatkan polusi udara.
Oleh karena itu, dia mendesak Dishub Jakarta dan pihak-pihak terkait untuk membatalkan rencana kenaikan tarif yang saat ini masih ditetapkan sebesar Rp3.500. Pihaknya berkomitmen untuk terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," kata Wibi.
Sedang Dikaji
Baru-baru ini, Dishub Jakarta sedang mempertimbangkan rencana untuk menaikkan tarif layanan Transportasi Jakarta (Transjakarta). Rencana ini muncul setelah ada informasi mengenai pemangkasan anggaran public service obligation (PSO) atau subsidi tiket untuk Transjakarta.
Kepala Dishub Jakarta, Syafrin Liputo, menjelaskan bahwa saat ini mereka sedang mendalami usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) serta Transjakarta mengenai kenaikan tarif tersebut.
"Kami masih melakukan pendalaman terhadap hasil kajian yang disampaikan baik oleh teman-teman Transjakarta, demikian juga oleh Dewan Transportasi Jakarta juga sudah masuk dalam tahap pendalaman oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Syafrin dalam pernyataannya, yang dikutip pada Rabu (18/12).
Pada 2024, Pemerintah Provinsi Jakarta akan memberikan subsidi operasi (PSO) untuk Transjakarta sebesar Rp3,9 triliun. Dengan demikian, tarif Transjakarta tetap di angka Rp3.500, yang tidak berubah sejak tahun 2007.
Meskipun demikian, beberapa kali rencana untuk mengubah tarif tersebut telah muncul. Syafrin, salah satu pejabat terkait, menyatakan bahwa dia belum dapat memastikan kapan kenaikan tarif bus Transjakarta akan dilakukan.
"Kami masih menunggu pendalaman yang kami lakukan. Akhir tahun ini (kajiannya) selesai," katanya.
Proses pembahasan mengenai perubahan tarif ini terus dilakukan dengan berbagai pertimbangan yang matang.