Tunggu instruksi Pemprov DKI, pengelola Bantargebang malah dapat SP

"Sampai saat ini, GTJ masih on the track pada kontrak," kata Rekson.

2015-10-27 03:02:00

Ahok vs DPRD Bekasi

Pemprov DKI Jakarta memberikan Surat Peringatan pertama (SP 1) kepada pengelola TPST Bantargebang. Perusahaan pengelola tersebut tergabung dalam join operation dimana di dalamnya ada PT Godang Tua Jaya dan PT Navigat Organic Energy Indonesia.

Direktur Utama PT NOEI, Agus Nugroho Santoso membenarkan, perusahaan dalam JO tersebut mendapatkan SP 1 dari Pemprov DKI. Dasarnya, pengelola dianggap tak memenuhi kewajibannya.

"Yang belum kami penuhi adalah pembangunan infrastuktur gasifikasi," kata Agus di TPST Bantargebang, Jumat (26/10).

Tak terpenuhi pembangunan itu bukan tanpa alasan. Soalnya, perusahaan mengalami dampak ekonomi global, sehingga Dewan Nasional Perubahan Iklim memberikan status force majeure.

"Kami kirim surat ke Pemprov DKI Jakarta. Lalu Gubernur Joko Widodo (saat itu) menerbitkan instruksi gubernur. Isinya adendum perjanjian kerjasama," katanya.

Namun, kata dia, kajian adendum yang isinya harus menguntungkan kedua belah pihak hingga saat ini belum diberikan. Tapi, pemerintah malah memberikan SP 1 pada akhir September lalu.

Sementara itu, Direktur Utama PT Godang Tua Jaya, Rekson Sitorus mengklaim telah melaksanakan semua kewajiban dalam melakukan pengelolaan TPST Bantargebang, antara lain komposting, penghijauan, dan sejumlah kewajiban lainnya.

"Sampai saat ini, GTJ masih on the track pada kontrak," kata Rekson.

(mdk/rnd)