Tiga jenderal purnawirawan TNI minta aparat netral di Pilgub DKI

Tiga jenderal purnawirawan TNI minta aparat netral di Pilgub DKI. Tiga jenderal purnawirawan TNI menggelar konferensi pers menyikapi kontestasi Pilgub DKI 2017. Para senior di TNI ini meminta agar aparat, seperti Polri, TNI dan BIN netral dalam menjaga situasi Pilgub DKI 2017.

2017-02-13 19:17:02

Pilgub DKI

Tiga jenderal purnawirawan TNI menggelar konferensi pers menyikapi kontestasi Pilgub DKI 2017. Para senior di TNI ini meminta agar aparat, seperti Polri, TNI dan BIN netral dalam menjaga situasi Pilgub DKI 2017.

Mantan Panglima TNI Jendral (Purn) Djoko Santoso berharap, pelaksanaan Pilgub DKI pada 15 Februari nanti berjalan dengan lancar dan damai. Sebab, pemilu yang berintegritas adalah pemilu yang berdasarkan atas Pancasila.

"Pancasila adalah demokrasi yang semakin membuat bangsa ini bersatu. Kedua, pemilu juga harus bikin rakyat menikmati demokrasi," kata Djoko di jalan Brawijaya III No 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (13/2).

Selain itu, Jenderal bintang 4 itu juga berharap, aparat Pemerintahan yang seharusnya bersikap netral juga bersikap netral. Sebab hal tersebut sudah diatur dalam UU yang berlaku. Dia pun mengaku saat dulu masih di tentara tetap netral saat pemilu baik Pilpres maupun Pilkada.

"Jadi saya harapkan sesuai aturan yang berlaku. Pihak-pihak yang netral ya harus netral. Saya pernah jadi tentara waktu Itu ada pemilu saya memerintahkan aparat (tentara) untuk netral. Artinya perintah saya sudah sampai ke bawah," ujar Djoko.

Tidak cuma Djoko, mantan Kakostrad Mayjen (Purn) Asril Tanjung dan mantan Danpas Pampers Mayjen (Purn) Amir Tohar juga hadir mendampingi Djoko. Keduanya pun sepakat agar aparat Pemerintah bersikap netral dalam pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta.

Djoko melanjutkan, kenetralan aparat merupakan sebuah penghormatan terhadap pelaksanaan demokrasi. Jangan sampai, lanjut dia, aparat malah memihak pada pelaksanaan Pilkada Serentak khususnya Pilgub DKI Jakarta.

"Saya harapkan aparat yang netral itu harus netral. Kalau UU harus netral ya harus netral jadi jangan sekali-kali yang harus netral malah enggak netral itu harapan saya," ujarnya.

Namun saat dikonfirmasi terkait aparat yang dimaksud rentan akan kenetralannya, Djoko enggan membeberkan. Dia malah mengatakan media justru lebih tahu kemana arah pembicaraannya tersebut.

"Saya kira wartawan sudah tahu karena wartawan seperti Intelejen. Wartawan itu saksi sejarah mengetahui yang tidak dilakukan oleh bangsa," ujar Djoko.

(mdk/rnd)