Soal lift rumah dinas gubernur, Gerindra DKI minta tak salahkan Anies

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta M. Taufik membela Anies. Dia mengatakan Anies tak patut disalahkan. Justru yang seharusnya disalahkan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta.

2018-01-25 18:53:16

APBD DKI

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menganggarkan renovasi rumah dinas Gubernur dengan nilai total Rp 2,4 miliar. Di dalamnya ada anggaran pengadaan lift senilai Rp 750.200.000. Lantaran menuai kritikan, akhirnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk mencoret anggaran itu.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M.Taufik sependapat dengan Anies. Dia menyarankan anggaran pengadaan lift dihilangkan, karena rumah gubernur yang hanya dua lantai tidak perlu menggunakan lift.

"Batalin saja. Enggak ada itu mesti pakai lift, orang rumahnya itu cuma dua lantai," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (25/1).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini membela Anies. Dia mengatakan Anies tak patut disalahkan. Justru yang seharusnya disalahkan adalah Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta.

"Ya enggak bisa begitu gubernur, ya udah kamu salahin aja (Dinas) Citata. Kok salahinnya Pak Anies? Itu kan sudah duluan APBD itu dimasukkan sebelum Pak Anies dilantik, bulan Juni itu," tegasnya.

Dia juga menyangkal pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Presetio Edi Marsudi yang mengatakan bahwa anggaran ini tak pernah dibahas di DPRD. Taufik justru menyebut anggaran renovasi rumah dinas gubernur sudah dibahas di Badan Anggaran (Banggar). Namun saat pembahasan di Banggar hanya besaran anggaran dan tidak sampai detail belanja.

"Perlu saya sampaikan di DPRD kan bahasnya enggak detail, apa bikin apa, renovasi, kalau bahasnya sampai detail itu bisa tiga bulan," jelas dia.

(mdk/noe)