Sandi bentuk tim penyerapan anggaran soal kasus lift di rumah dinas Anies

Merdeka.com - Rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan rencananya akan direnovasi dengan anggaran Rp 2,4 miliar. Rencana renovasi itu disebut-sebut telah masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018 dan dipublikasikan di situs LKPP. Yang menjadi sorotan ialah anggaran lift atau elevator untuk rumah dinas berlantai dua itu.

Anggaran untuk lift mencapai Rp 750.200.000. Khusus untuk pelaksanaan konstruksi rehabilitasi atau renovasi dan pengadaan elevator ini akan dilakukan dengan sistem lelang umum. Anggaran untuk lift itu disebut tak diketahui oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sehingga meminta anggaran itu ditarik.

Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga S Uno mengatakan penganggaran lift yang tidak diketahui itu akan menjadi pelajaran pihaknya dalam penyusunan anggaran. Pihaknya juga akan memberlakukan sistem peringatan atau alert dalam SiRUP LKPP dalam hal pengadaan barang dan jasa.

"Kebetulan saya baru saja membentuk tim yang sebelum kasus ini muncul untuk penyerapan anggaran dan untuk mengkoordinasikan SKPD untuk memasukan pelelangan-pelelangan itu ke dalam atau rencana penyerapan anggaran itu ke dalam sistem," jelasnya, Kamis (25/1) di Gedung Blok G Balai Kota.

Tim yang dibentuk ini bertujuan untuk memastikan penyerapan anggaran berjalan sistematis. Dengan harapan tak ada program yang menumpuk di ujung waktu atau menjelang berakhirnya tahun anggaran.

Tim ini beranggotakan semua SKPD. Melalui tim ini akan dipastikan mereka tidak memasukkan anggaran-anggaran yang bisa menimbulkan kesemrawutan, tidak efisien, dan tidak koordinatif. "Jadi, ini pelajaran juga buat kita," ujarnya.

"Tim itu sudah dibentuk kebetulan saya yang menjadi penanggung jawab bersama Pak Sekda, pengarah Pak Gubernur, Ketua Tim pelaksananya Pak Oswar Muadzin (Deputi Gubernur) dan dibantu oleh banyak sekali dari elemen dan SKPD dan kepala biro," pungkasnya.