Rusun belum siap, Ahok minta penertiban Kampung Leuser ditunda

Meski sebagian penghuni merupakan pengontrak, namun mereka mempunyai KTP DKI.

2016-05-10 11:30:01

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, penertiban Kampung Leuser Hang Jebat, RT 08 RW 08, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, itu harus ditunda. Alasannya adalah karena ketersediaan rusun sebagai ganti rugi masih minim.

"Nah sekarang saya tanya ke Dirut PAM Jaya, kamu mau tertibkan itu untuk apa? Kan rusun agak terbatas. Kalau rusunnya belum siap, perlu enggak ditertibkan?," kata Ahok di Balai kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (10/5).

Berdasarkan laporan dari PAM Jaya, warga yang menempati lahan itu sebagian besar adalah pengontrak. Ahok pun akhirnya tahu bahwa permukiman itu dulunya ditempati oleh keluarga pegawai PAM Jaya, tapi telah banyak disewakan.

"Terus mereka lapor lagi ke saya, 'itu mah bukan orang rusun pak, orang nyewa semua. Jadi keluarga PAM nyewain'. Oke kalau gitu salah," ujar dia.

Dia pun menuturkan, jika benar sebagian warga di sana adalah pengontrak dan memiliki KTP DKI, maka Pemprov DKI wajib memberikan unit rusun kepada mereka.

"Kamu tanya dulu sama mereka, penyewa ada KTP DKI enggak? 'ada'. Kalau ada KTP DKI ya wajib juga menyediakan walaupun prioritas bawah. Kalau belum ada rusun? ya tunda dulu," kata dia.

Sebelumnya, Asisten bidang pemerintahan Wali Kota Jakarta Selatan, A Jayadi mengatakan, banyak warga yang tinggal di Kampung Leuser adalah keturunan dari pegawai PAM Jaya. Berdasarkan data yang dihimpun, ada 63 KK yang akan terkena gusuran dan 30 KK diantaranya adalah pengontrak.

"Asal tahu saja ini tanah PAM mengapa mereka bisa ada di sana karena orang tua mereka itu pegawai PAM, disuruh tinggal di sana. Dan sudah banyak juga yang ngontrak di sana, ada 30 KK yang mengontrak," kata dia.

(mdk/gil)