Prijanto duga eksekutif terlibat korupsi reklamasi pulau
Apalagi terkait tambahan kontribusi 15 persen yang dibebankan ke pengembang dinilainya sarat perbuatan korupsi.
Mantan Wakil Gubernur DKI Prijanto menduga, dalam kasus dugaan korupsi dalam pembahasan Raperda reklamasi pulau di utara Jakarta, bisa saja pihak eksekutif di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terlibat. Namun ia menyerahkan hal tersebut seluruhnya kepada KPK untuk menyelidiki lebih dalam masalah ini.
"Kasus ini menurut saya ketika Pak Sanusi (ketua fraksi D DPRD DKI) ditangkap KPK, dan ternyata pernyataannya menjadi jelas di media, tidak menutup kemungkinan eksekutif itu ada," kata Prijanto dalam diskusi radio di Menteng, Jakarta, Sabtu (9/4).
Purnawirawan TNI ini menjelaskan, dalam kasus dugaan korupsi di Raperda pulau reklamasi, ada tiga pihak yang memiliki kepentingan. Ketiga pihak itu adalah, eksekutif, legislatif, dan pengembang.
"Kepentingan eksekutif apa? Bahwa eksekutif sudah mengeluarkan izin. Maka perlu payung hukum," ujarnya.
Sementara itu, lanjutnya, kepentingan pengembang adalah, mereka tak ingin kontribusi tambahan kepada pengembang sebesar 15 persen. Ia menambahkan, kontribusi 15 tersebut yang merupakan inisiatif Ahok, sapaan Basuki, rawan korupsi.
"Di mana satu pulau itu nilainya Rp 2,5 triliun. Untuk minta ini dan itu ini rawan korupsi. Ini juga oleh legislatif tidak disetujui. Dengan itu, hal ini tidak disetujui legislatif. Dengan kepentingan tiga tadi," ujarnya.
Baca juga:
Ada praktik suap, Ahok tetap ngotot proyek reklamasi harus lanjut
Ahok tuding LSM teriak soal reklamasi minta sesuatu dari pengembang
NasDem minta Ahok tak lagi ngotot lanjutkan proyek reklamasi
YLKI imbau konsumen hati-hati beli properti di area reklamasi DKI
Sunny dicekal karena disebut dalam BAP kasus suap Raperda Zonasi
Berubah lagi, kini Ahok sebut Sunny adalah staf urusi politik
Ahok dengarkan curhat Sunny: Dia bilang itu fitnah!