Ada praktik suap, Ahok tetap ngotot proyek reklamasi harus lanjut

Merdeka.com - Di tengah kisruh kasus suap pembahasan Raperda zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) dan Raperda tata ruang strategis Jakarta Utara, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikeras akan melanjutkan proyek itu.

Beredar pula kabar sejumlah fraksi di DPRD DKI terpecah suara antara harus melanjutkan landasan hukum atas proyek reklamasi ini, ada juga yang menolak melanjutkan pembahasan raperda ini. Fraksi yang menyatakan tegas menolak melanjutkan pembahasan raperda zonasi ini adalah PDIP, Gerindra dan PPP.

Lalu bagaimana tanggapan Ahok soal penolakan ketiga partai ini dalam melanjutkan raperda ini?

"Saya pikir secara logika reklamasi harus didukung yang penting dukung juga kontribusi tambahan. Sekarang kamu gimana kamu mau batalin. Kalau kamu mau batalin reklamasi, zonasi sudah dibagi semua," kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (8/4).

Dia pun berharap, DPRD harus segera melakukan rapat paripurna dan mengesampingkan kisruh yang terjadi. Alasannya, pembagian 4 zona sudah dilakukan semua.

"Zonasi anda harus putuskan dong di paripurna. Kamu juga enggak mau putusin mau ngapain. Kan sudah dibagi, mana kawasan tertentu mana enggak. Kalau kamu enggak mau putusin berarti kamu memutuskan keputusan di atasnya termasuk UU," tegasnya.

Ahok heran jika dewan sampai menolak meneruskan merampungkan pembahasan raperda zonasi. Sebab, dalam pembahasan raperda tersebut Pemprov DKI hanya meminta 15 persen kontribusi tambahan yang harus dibayarkan pihak pengembang.

"Itu kan amanat untuk melaksanakan Perda. Soal kamu menolak perda saya minta kontribusi 15 persen itu hak anda, boleh pecah. Kalau untuk zonasi anda enggak boleh pecah dong. Itu amanat," pungkas orang nomor satu DKI ini.