Pesan Anies ke Anak Buah Soal Usulan RAPBD 2020: Batalkan Komitmen yang Aneh-aneh

Anies meminta agar penyusunan anggaran tidak berpedoman asal jadi. Sebab, kata Anies, hal penting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan. Anies juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

2019-10-31 12:17:00

APBD DKI

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat memanggil seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk membahas psotur usulan anggaran dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) untuk APBD 2020.

Kegiatan itu berlangsung pada Rabu, 23 Oktober 2019. Video pengarahan Anies diunggah pada YouTube milik Pemprov DKI Jakarta pada 29 Oktober 2019.

Dalam video itu, Anies meminta anak buahnya agar kembali memeriksa anggaran yang sempat diajukan. Sebab dia menemukan sejumlah anggaran yang tidak masuk akal bila dibandingkan dengan pengajuan APBD 2019.

"Jadi bapak ibu sekalian, kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet. We are running out of time, saya minta bapak ibu sekalian, kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerja," kata Anies dalam video itu.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kemudian memberikan waktu jajarannya untuk melakukan revisi hingga Kamis, 24 Oktober 2019. Dia juga berpesan agar mereka jujur dalam pengadaan anggaran tanpa ada komitmen dengan pihak lain.

"Jangan ada yang diselip-selipkan. Sudah terlanjur? tidak ada terlanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi Gubernur. Batalkan komitmen-komitmen aneh-aneh itu," ucapnya.

Anies juga meminta agar penyusunan anggaran tidak berpedoman asal jadi. Sebab, kata Anies, hal penting dalam penyusunan anggaran berprinsipkan keadilan.

"Kita kerjakan sama-sama. Kalau ada yang tidak mau ikut mandat ini, jangan berada di barisan ini. Karena mandatnya adalah keadilan sosial," ujar dia.

Dia juga mengingatkan setiap SKPD untuk menjelaskan secara gamblang ketika melakukan rapat pembahasan anggaran bersama DPRD DKI. Sehingga setiap anggaran yang dicantumkan harus dapat dipaparkan berdasarkan data dan logika.

"Maju ke sana itu tidak boleh tidak bisa menjelaskan, harus bisa menjelaskan. Jangan dilepaskan kepada Pak Sekda. Jangan dilepaskan kepada Asisten, tapi harus bisa pertahankan di situ," paparnya.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)