Penjelasan Djarot tidak tercapaikan realisasi pendapatan tahun 2016

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, mantan Wali Kota Blitar ini telah menyiapkan beberapa strategi antara lain membuka gerai pembayaran PBB-P2 di mall dan penerapan sistem jemput bola.

2017-07-19 17:13:13

Djarot Saiful Hidayat

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat memberikan penjelasan terkait tidak tercapainya realisasi pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2016. Adapun tahun 2016, pendapatan daerah sebesar Rp 53,78 triliun, atau 94 persen dari target awal sebesar 57,16 triliun.

Djarot menjelaskan, belum tercapainya karena realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya mencapai 95,81 persen. Selain itu penerima pajak yang tidak sesuai dengan harapan, karena pertumbuhan ekonomi sedang tidak baik.

"Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 75,99 persen karena penerapan kebijakan pembebasan BPHTB untuk transaksi dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp 2 milyar dan pertumbuhan ekonomi belum mendukung daya beli masyarakat," katanya saat rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Rabu (19/7).

Alasan lain, dia mengungkapkan, karena Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hanya sebesar 98,73 persen. Alasannya karena penerapan kebijakan penghapusan PBB-P2 dengan NJOP sampai dengan Rp 1 milyar dan tingkat kepatuhan masyarakat membayar PBB-P2 yang masih perlu ditingkatkan.

Untuk Penerimaan Pajak Hotel sebesar 93,74 persen karena pertumbuhan hotel di daerah penyangga dan pertumbuhan makro ekonomi tidak sesuai yang diharapkan. Kemudian Penerimaan Pajak Parkir sebesar 93,20 persen karena perubahan dasar pengenaan pajak dan masih ada wajib pajak yang tidak patuh.

Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, mantan Wali Kota Blitar ini telah menyiapkan beberapa strategi antara lain membuka gerai pembayaran PBB-P2 di mall dan penerapan sistem jemput bola.

"Kita akan melakukan pemasangan sticker atau plang penunggak pajak, pendataan objek pajak baru, cleansing data wajib pajak, percepatan proses validasi BPHTB dengan menerapkan one-day service," jelas Djarot.

Kemudian, politisi PDIP ini akan terus melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu akan melakukan pemeriksaan dan penagihan tunggakan pajak.

"Kita juga akan melakukan Pengawasan melalui online system, dan Pemberian stimulus dengan menghapuskan sanksi administrasi dan bunga keterlambatan pembayaran," pungkasnya.

(mdk/noe)