TAPD DKI diminta serahkan RKPD 2018 untuk program Anies-Sandi

Merdeka.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah melakukan pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2018. Walaupun telah mengakomodir program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno, namun pihak eksekutif hanya memberikan Rp 1 Triliun pada APBD 2018.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengatakan, tidak rasional Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya diberikan ruang Rp 1 Triliun pada anggaran tahun depan. Itu sama saja menghambat pemerintahan selanjutnya dan telah mengkhianati warga Jakarta.

"Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI jangan melawan amanat rakyat," katanya saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/6).

Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan, RKPD 2018 harus diberikan kepada Anies-Sandi karena sudah sesuai dengan ketentuan. Apalagi, ke depan roda pemerintahan merupakan tanggungjawabnya, sehingga tidak ada yang bisa menghalanginya.

"Jangan melawan amanat rakyat. Kembalikan, RKPD 2018 berdasar RPJMD 2017-2022, di sana terdapat visi-misi Anies-Sandi secara utuh," tegasnya.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu menambahkan, fase pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat selesai. Karena itu, filosofi Gubernur-Wakil Gubernur DKI berbeda dalam hal menjalankan pemerintahan.

"Jangan aneh-aneh dah Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Masak, tidak mengerti aturan sih. Sudah berulang kali saya jelaskan soal aturan itu RKPD dan RPJMD masak tidak mengerti," tutup Taufik.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan draf Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018 mencapai 7.000 program dengan total anggaran Rp 74 Triliun. Dan saat ini rancangan tersebut telah dikirim ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Saefullah mengatakan, dari 7.000 program RKPD terdapat 3.000 program Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Anies Baswedan-Sandiaga Salahuddin Uno dengan total anggaran Rp 1 Triliun.

"Kemarin yang masuk 3.000-an ya, tapi angkanya masing-masing tergantung kegiatan itu, saya denger laporan sementara ke saya angkanya tidak signifikan, kecil gitu artinya karena sekitar Rp 1 Triliun gitu dari 3.000," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/6).

Mantan Wali Kota Jakarta Pusat ini mengakui belum membahas detail masalah program Anies-Sandi, karena masih dalam proses. Sehingga dirinya belum menerima laporan detailnya.

"Kegiatan itu kecil ya, tapi saya belum cermati detailnya karena detailnya pembahasan di level asisten nanti kalau sudah sampai level saya baru saya bisa tau satu persatunya," tutup Saefullah.