Pengadaan CCTV di JPO diserahkan ke swasta, tak bebani APBD DKI

Pemprov DKI akan menagih kewajiban perusahaan provider dalam pengadaan CCTV untuk JPO di ibu kota.

2015-11-26 17:35:59

Kejahatan di JPO

Peran kamera pengawas Closed Circuit‎ Television (CCTV) di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Ibu Kota makin penting setelah beberapa kasus kejahatan jalanan terjadi belakangan ini. Terakhir menimpa seorang karyawati R (19) yang dirampok dan diperkosa di JPO Pondok Pinang, Minggu (22/11) lalu.

Dari kejadian ini, Pemprov DKI Jakarta berencana memperbanyak pengadaan CCTV di berbagai titik rawan di Jakarta, termasuk di JPO. Untuk tahun depan, pengadaan CCTV rencananya takkan membebani Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"Kita sedang meminta teman-teman provider telepon seluler untuk membantu kita memasang CCTV di JPO sesuai kewajiban mereka," kata Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI, Li Karunia saat dihubungi wartawan di Jakarta, Kamis (26/11).

Li mengatakan Pemprov DKI akan menagih kewajiban perusahaan provider dalam pengadaan CCTV untuk JPO di ibu kota. ‎"Jadi sumber dananya itu bukan dari APBD. Tapi dari kewajiban mereka (perusahaan provider, red)," jelasnya.

Terkait titik pemasangan CCTV, akan mengikuti rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans). Titik tersebut sudah ditetapkan dalam Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Titik pemasangan CCTV di JPO kita ikuti usulan dari Dishubtrans. Karena petanya kan ada di mereka. Itu yang kita tawarkan dan minta kepada perusahaan provider telepon seluler," ucap Li.

Namun diakuinya, pengadaan dan pemasangan CCTV di JPO rawan tindak kejahatan mengalami kendala tidak terjangkau kabel optik.

"Jadi semua tergantung dari fiber optik teman-teman provider. Kalau dari Dishub memang sudah ada permintaan di beberapa titik," tutup Li.

(mdk/noe)