Pemprov DKI dan BPOM akan bikin tim pengawas makanan dan obat-obatan

Toko yang kedapatan menjual makanan dengan bahan kimia berbahaya akan disegel dan diancam tak boleh dagang di Jakarta.

2015-01-27 12:18:07

sidak BPOM

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bekerja sama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM) Kementerian Kesehatan untuk pengawasan obat dan makan. Nantinya mereka akan membuat nota kesepahaman untuk itu.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengatakan, kerja sama ini ke depannya akan memberikan efek jera kepada pelaku usaha makanan dan obat yang sering melakukan kecurangan. Sebab mereka akan mendapatkan sanksi hingga penutupan pabrik dan toko jika sudah melakukan kekeliruan sebanyak tiga kali.

"Kami mau buat kerja sama ini mirip-mirip pola kerja sama dengan Bareskrim dulu. Kalau diskotek tiga kali ketemu pemakai narkoba maka tempatnya ditutup. Nah, hari ini juga sama. Di pasar, kami ketemu pedagang yang pake bahan kimia," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (27/1).

Dia menambahkan, jika mereka merupakan pedagang yang berjualan di kios milik PD Pasar Jaya, maka hukumannya akan diusir. Dan ini tidak hanya berlaku pada produsen, sebab pedagang kaki lima juga akan diawasi.

"Kalau ketemu tiga kali kami kasih tanda, dia tidak boleh lagi dagang di Jakarta. Karena ini bahaya kanker," ungkapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menjelaskan, banyaknya makanan yang tidak sesuai aturan dapat menyebabkan kanker. Bahkan di Jakarta, rata-rata usia muda makan sembarangan, dan ini jelas bisa menyebabkan kanker.

"Semua juga sama termasuk kosmetik. Jadi kami mau buat MoU dengan Pemda kalau ketemu praktiknya cabut izin usahanya," tegasnya.

Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta akan segera menganggarkan sejumlah dana agar mereka dapat melakukan inspeksi secara rutin. "Nanti kami akan bikin tim," tutup Ahok.

(mdk/gib)