PAD menurun karena PBB dihapus, Ahok bakal kurangi PNS biar hemat
"Saya enggak mau lagi terima PNS. Gunakan KPI kalau enggak sesuai berhentiin. Kalau nyolong berhentiin," katanya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengungkapkan, penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu perlu ada penghematan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dampaknya kemungkinan akan terjadi pengurangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sehingga, Basuki atau akrab disapa Ahok ini menggunakan key performance indikator (KPI) untuk menentukan siapa pegawai yang akan dipecat.
"Makanya PNS harus dikurangi terus. Saya enggak mau lagi terima PNS. Gunakan KPI kalau enggak sesuai berhentiin. Kalau nyolong berhentiin," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5).
Harapannya, dengan melakukan pengurangan PNS DKI ini akan mengefektifkan serta mengefisiensikan Pemprov DKI Jakarta. Sebab mantan Bupati Belitung Timur ini akan terus berupaya menaikkan gaji di pemerintahannya.
"Supaya apa? Pemda ini jadi kecil efisien. Tapi yang kerja di sini orang paling pintar paling hebat paling jujur. Karena gajinya di atas rata-rata swasta," tutup Ahok.
Baca juga:
Ahok mau hapus PBB dari Jakarta karena tradisi zaman Belanda
DKI klaim izin penambahan bangunan tumbuhkan ekonomi Jakarta
Ahok banggakan program CSR, dapat pengecatan gratis plus 4 bus baru
Selain buat gaji PNS, Ahok klaim APBD buat subsidi sembako warga
Ahok akui penghapusan PBB kurangi PAD
Ahok sebut banyak proyek DKI dibiayai hasil kontribusi pengembang