Ahok akui penghapusan PBB kurangi PAD

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengakui penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) akan berdampak terhadap penghasilan asli daerah (PAD). Untuk diketahui, penghapusan PBB telah mulai berlangsung direalisasikan secara bertahap.

Tahap awal adalah membebaspajakkan untuk rumah non-perumahan/cluster dengan nilai jual objek pajak (NJOP) di bawah Rp 1 miliar yang mulai diterapkan sejak tahun lalu.

Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengungkapkan, target PAD pada tahun ini sekitar Rp 70 triliun. Namun pada 2017, kemungkinan akan terjadi penurunan setelah diberlakukannya penghapusan PBB ini.

"Makanya kita akan hitung sekarang, makanya mulai tahun 2017 PAD pasti akan berkurang ya dong, kalau PBB kamu potong ya akan berkurang, maka dalam 2017 saya mulai meminta cara penyusunan anggaran versi baru lagi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/5).

Dia menjelaskan, penyusunan anggaran ke depannya akan dilakukan secara berbeda. Sebab satuan kerja perangkat daerah (SKPD) nantinya harus menyusun seluruh rencana kerja mereka, beserta anggarannya. Namun, mereka tidak perlu memikirkan bagaimana anggaran untuk program tersebut akan direalisasikan.

"Semua SKPD harus ikut isi RKPD-nya, uangnya berapa. Enggak ada uang enggak ada masalah. Nanti baru kita cari uangnya dari mana," jelas mantan Bupati Belitung Timur ini.

Mantan politisi Gerindra ini mengaku pendanaan dapat dilakukan dengan menggunakan kewajiban pengembang atau dari kontribusi tambahan reklamasi.

"Kalau kewajiban tambahan kontribusi tambahan cukup kita tinggal hitung," tutup Ahok.