JPO di Sudirman Bakal Direvitalisasi dan Dilengkapi Jalur Sepeda

Rencana pengerjaan revitalisasi JPO dilakukan awal Desember 2020. Untuk anggaran yang digunakan yakni dari kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari pihak swasta.

2020-11-04 04:31:00

JPO

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyatakan pihaknya akan kembali merevitalisasi jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dia menyatakan revitalisasi tersebut rencananya menggunakan konsep baru dibandingkan dengan sebelumya.

"Tahap kedua revitalisasi yang di Le Meridien itu, yang sudah goyang itu mau dibikin JPO. Nanti ada untuk puteran sepeda," kata Hari di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).

Rencana pengerjaan revitalisasi JPO dilakukan awal Desember 2020. Untuk anggaran yang digunakan yakni dari kompensasi koefisien lantai bangunan (KLB) dari pihak swasta.

"Itu KLB, lanjutan dari PKN (PT Permadani Khatulistiwa Nusantara) yang di Sudirman depan Le Meridien," ujar dia.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan adanya pelambatan pertumbuhan ekonomi akibat adanya pandemi virus corona atau Covid-19. Hal tersebut disampaikan Anies dalam rapat paripurna dengan DPRD DKI Jakarta.

Dia menyebut realisasi perekonomian di Jakarta mengalami kontraksi sebesar -8,22 persen pada triwulan kedua. Mulai dari penurunan ekonomi hingga investasi.

Lalu ada pula, lemahnya permintaan global juga berkontribusi terhadap perlambatan perekonomian melalui ekspor yang tumbuh negatif.

"Kebijakan pergerakan masyarakat melalui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta pembelajaran jarak jauh yang berdampak pada penurunan pendapatan, serta kemampuan membayar upah sehingga berlanjut pada pemutusan hubungan kerja. Hal ini akan menyebabkan penurunan daya beli masyarakat," kata Anies di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/11).

Dia menyatakan hingga Juni 2020 realisasi pendapatan daerah di Jakarta tercatat sebesar Rp23,88 triliun atau hanya 29,04 persen dari rencana awal sebesar Rp82,19 triliun. Sedangkan saat itu juga belanja daerah terealisasi sebesar Rp19,86 triliun atau 24,95 persen dari total belanja daerah Rp79,61 triliun.

Kemudian sesuai hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran atau SiLPA tahun 2019 tercatat sebesar Rp1,2 triliun.

Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com

(mdk/gil)