Ini ide Ahok buat berantas korupsi di Indonesia
Ahok mengaku punya cara untuk mengantisipasi terjadinya korupsi di Indonesia. Apa itu?
Era Reformasi sudah berjalan selama 17 tahun, namun kasus korupsi tetap saja mewabah di Indonesia. Menghadapi masalah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku punya cara untuk mengatasinya. Salah satu caranya adalah dengan membatasi transaksi tunai.
Basuki atau akrab disapa Ahok mengatakan pemberantasan korupsi dapat dengan menggunakan model transaksi non-tunai. Namun, perubahan ini pasti akan mendapatkan perlawanan dari oknum-oknum yang dirugikan.
"Pembatasan menarik uang kontan itu idenya (untuk mengikis korupsi). Tapi nanti ada perlawanan dari koruptor-koruptor pasti keras itu," katanya usai meresmikan RPTRA Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, Kamis (21/5).
Dia menjelaskan, rencana pembatasan transaksi tunai tengah dilakukan di Pemprov DKI Jakarta. Harapannya jika memang ini berjalan, maka pemerintah pusat dapat mengimplementasikannya di seluruh Indonesia.
"Harusnya di seluruh indonesia juga orang tidak bisa tarik kontan uang lebih dari jumlah 1 kali UMP. Nanti Presiden jika mau bisa pelan-pelan seperti itu saja. Bisa juga (pembatasan tarik uang kontan) diterapkan di cakupan nasional. Jadi semua harus transaksi melalui rekening bank," ujarnya.
Mantan Bupati Belitung Timur ini menegaskan, jika seluruh transaksi dilakukan melalui uang digital, maka rekap transaksi dapat terlacak. Tujuannya untuk mempermudah pemerintah mengawasi transaksi yang dianggap mencurigakan.
"Dengan pembatasan dan transaksi melalui rekening jadi dapat ketahuan siapa. Misalnya, kamu mau menyogok Rp 1 miliar nanti menarik uangnya bagaimana? Dicurigai nanti," tutup Ahok.
Baca juga:
Sistem pencairan KJP berubah, Disdik DKI lakukan sosialisasi ulang
Ini alasan Ahok pangkas dana KJP hingga Rp 600 miliar
Asyik, Jl Gandaria Selatan punya taman hijau tempat bermain anak
Korupsi Rp 1,4 miliar, pejabat Kemenhub ditahan Kejagung
Pemerasan dan pencucian uang, PNS Kemenhub ditahan Kejagung