DPRD sebut pengadaan UPS diusulkan Pemprov DKI tahun 2014

Anggaran tersebut diusulkan oleh eksekutif (pemprov DKI) bukan legislatif.

2015-04-01 14:33:46

Korupsi Pengadaan UPS

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar (Mabes) Polri menetapkan Alex Usman dan Zaenal Soleman sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Uninterruptible Power Supply (USB). Bahkan, Bareskrim berencana melakukan pemanggilan terhadap anggota dewan yang diduga terlibat.

Pengadaan UPS tersebut diketahui dibahas di Komisi E DPRD DKI. Namun sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Fahmi Zulfikar‎ mengatakan, dirinya tidak mengetahui rincian pengadaan UPS dalam APBD DKI Jakarta 2014. Menurut Fahmi, Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014, Firmansyah lebih tahu secara rinci persoalannya.

"Soal UPS itu periode lalu, pimpinan komisi bukan saya. Saya masih anggota. Prosesnya yang tahu pimpinan," ungkap Fahmi saat dihubungi, Rabu (1/4).

Fahmi menjelaskan, program pengadaan UPS tersebut masuk melalui pembahasan di Badan Anggaran (Banggar). Tapi inisiator hak angket terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menegaskan, anggaran tersebut diusulkan oleh eksekutif (pemprov DKI) bukan legislatif.

"Periode lalu, anggaran yang masuk itu lewat usulan dari unit eksekutifnya. Tapi kalau periode sekarang, anggota DPRD belum menggunakan hak budgetingnya, makanya APBD 2015 gonjang-ganjing sehingga gak jadi‎," ujar anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta periode 2009-2014 ini.

Tetapi Fahmi menegaskan bahwa dirinya bersedia memberikan keterangan apabila dirasa perlu. Namun, dia menyarankan untuk menghubungi pimpinan Komisi E DPRD DKI Jakarta Periode 2009-2014 agar mendapatkan informasi lebih rinci.

"Indonesia negara hukum, masak kalau dimintai keterangan mengingkari, ya gak mungkin, akan saya berikan seperti yang saya tahu. Periode kemarin, ketua Firmansyah, Igo Ilham, Sekretaris Sarianta Tarigan. semua mereka tahu‎," tutupnya.

(mdk/siw)