DPRD sebut pembahasan APBD DKI 2017 lebih kondusif dengan Sumarsono
DPRD sebut bersama Sumarsono pembahasan APBD DKI 2017 lebih kondusif. DPRD sangat mengapresiasi keputusan Sumarsono yang selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum mengambil keputusan saat pembahasan anggaran.
Pengesahan APBD DKI Jakarta 2017 tak seperti sebelumnya, penuh perdebatan antara DPRD dan pihak eksekutif. Tahun ini, penyusunan APBD DKI di tangan Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono, berjalan mulus tanpa ada gesekan dan ketegangan.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Triwisaksana, mengakuinya. Menurut dia, sejak pembahasan, kemudian penyusunan hingga pengesahan APBD DKI 2017, lebih kondusif dibanding tahun sebelumnya. Menurutnya, di bawah Sumarsono, komunikasi antara pihaknya dan Pemprov DKI lebih baik.
"Hal ini ditandai dengan beberapa kali terjadi rapat konsultasi antara Plt dan DPRD berkaitan dengan beberapa hal pokok antara lain misalkan lelang dini untuk anggaran-anggaran besar 2017 yang tadinya langsung digelar Gubernur terdahulu," kata pria yang akrab disapa Sani tersebut, di Ruang Rapat Paripurna, gedung DPRD DKI, Senin (19/12).
Sani sangat mengapresiasi keputusan Sumarsono yang selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan DPRD sebelum mengambil keputusan.
"Nah pimpinan DPRD melalui banggar (badan anggaran) akhirnya menyetujui beberapa kegiatan yang harus lelang dini itu," lanjutnya.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu menambahkan, suasana sejuk itu membuat banggar bersama TAPD juga bisa mengakomodir masukan dari fraksi-fraksi di DPRD.
"Tapi itu sifatnya terbuka dan transparan, namun juga bebas aktif dalam artian bahwa anggaran tersebut benar-benar dievaluasi oleh banggar sedemikian rupa sehingga terjadi perubahan yang tidak kecil juga antara lain penambahan target anggaran pajak Rp 530 miliar, dan lain-lain sehingga ditetapkan Rp 70,19 Triliun," bebernya.
Baca juga:
Sumarsono sebut serapan anggaran APBD DKI 2016 belum maksimal
Plt soal APBD DKI 2017: Sebelum ayam berkokok 1 Januari siap dipakai
Perjalanan RAPBD DKI 2017 hingga diturunkan jadi Rp 70,19 T
Serapan anggaran Dinsos DKI maksimal karena jatahnya sedikit
Jawab tudingan BW, Sumarsono persilakan KPK periksa korupsi di DKI
Blak-blakan Sumarsono soal APBD DKI naik jadi Rp 70,8 triliun
Akhir tahun, penyerapan anggaran Dinas Tata Air DKI baru 46 persen